KARO, SUMUTPOS.CO – Kepedulian terhadap bencana erupsi Gunung Sinabung, menarik simpati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terbukti, perwakilan PBB yang diketuai Douglas Brederick, mengunjungi Karo.
Dalam kunjungan itu, digelar pertemuan dengan Pemkab Karo guna mengumpulkan berbagai masukan untuk bantuan di ruang rapat Bupati Karo Kabanjahe. Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan Suang Karo-karo dan perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Karo.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH mengatakan saat ini Pemkab Karo menghadapi empat masalah terkait penanganan Sinabung yaitu masalah debu Sinabung, lahar dingin dari Sinabung yang dapat menerjang desa-desa di sekitar Gunung Sinabung, masalah pengungsi/evakuasi pengungsi jika terjadi letusan yang lebih besar dan relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
Pemerintah Pusat dan Pemkab Karo telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi seperti sandang dan pangan. Penanganan pengungsi adalah fokus utama pemerintah. Saat ini pemerintah juga sudah merelokasi warga 3 desa yang berada di radius 3 km dari Gunung Sinabung ke Siosar. Ada 370 rumah yang dibangun dan hampir selesai. Kemudian akan dilakukan relokasi tahap ke dua yang diharapkan akhir Desember ini sudah selesai. Tugas Pemkab Karo mensosialisasikan relokasi ini dan memastikan agar selesai tepat waktu.
Beberapa waktu yang lalu, Pusat telah mengadakan pertemuan dengan Pemprovsu dan Pemkab Karo untuk percepatan penanganan dan oleh Presiden Jokowi akan dibentuk tim penanganan Sinabung yang dipimpin oleh Panglima atau perwakilan dari Pemprovsu dan akan dibuat dalam peraturan seperti Keppres atau peraturan lainnya. Pembuatan tim ini dilakukan mengingat Pemkab Karo tidak mampu menangani masalah Sinabung.
Bupati Karo berharap kedatangan perwakilan PBB yang mau datang berkunjung ke Kabupaten Karo dapat membantu Pemkab Karo dalam penanganan erupsi Gunung Sinabung. Secara khusus, Terkelin meminta bantuan dari perwakilan PBB terkait pembuatan jalan jalur evakuasi dari Karo ke Langkat yang melalui taman nasional Gunung Lauser.
Pemkab Karo sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Langkat dan melakukan penandatanganan MoU terkait pembuatan jalur evakuasi dan tidak akan melakukan pembangunan selain jalan. Hal ini penting dilakukan karena beberapa desa di kaki Gunung Sinabung jika Sinabung meletus tidak bisa dievakuasi ke Kabanjahe karena melewati Gunung dan harus dievakuasi ke Langkat karena lebih dekat.
Namun permintaan pembuatan jalan jalur evakuasi dari Karo ke Langkat tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat karena Taman Nasional Gunung Leuser sudah diakui sebagai taman nasional dan harus sepengetahuan internasional. Selain itu, pusat juga takut jika dibuka jalan, maka akan dilakukan perambahan hutan oleh para penduduk dan masalah-masalah lainnya.
Untuk itu, Terkelin berharap perwakilan PBB dapat membantu Pemkab Karo dalam pembuatan izin jalan jalur evakuasi Karo ke Langkat. Demikian juga untuk penanganan korban erupsi Sinabung, diharapkan PBB dapat membantu mengingat Karo membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu Karo dalam menanganan para pengungsi seperti pemberian motivasi dan lain sebagainya.
