DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan komitmennya mengedepankan sinergi lintas daerah dan pendekatan persuasif dalam menyikapi klaim masyarakat atas kawasan hutan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berada di wilayah Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, saat mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (10/8/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, membahas maraknya aktivitas masyarakat yang memasang patok dan papan nama di kawasan eks PBPH. Padahal, lahan tersebut telah dialokasikan pemerintah sebagai lokasi pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.
Menyikapi kondisi tersebut, Vickner menegaskan bahwa langkah persuasif menjadi pilihan utama agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama-sama melakukan edukasi. Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan tokoh masyarakat terus melakukan monitoring agar situasi tidak memanas. Bagaimana kita menjaga kondisi tetap kondusif, itu yang terus kita lakukan,” ujar Vickner.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi, edukasi, dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai status kawasan maupun kebijakan pemerintah.
Dalam upaya menjaga situasi tetap kondusif, Pemkab Dairi juga berkolaborasi dengan TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, para camat, serta tokoh masyarakat. Pendekatan sosial dan psikologis dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik horizontal di lapangan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dan penyelesaian persoalan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil rapat koordinasi tersebut selanjutnya akan dipetakan dan dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Pusat sebagai dasar penanganan lanjutan sesuai regulasi yang berlaku.
Pemkab Dairi berharap koordinasi lintas instansi yang terus diperkuat mampu menciptakan solusi yang adil sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan yang menjadi perhatian tersebut. (rud/ila)
