26.7 C
Medan
Sunday, May 5, 2024

Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Foto: Iqbal/Sumut Pos
Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi (tengah), Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw (empat kanan), Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan (dua kanan), dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea (empat kiri) melepas merpati putih tanda Deklarasi Pilkada Serentak yang dilakukan di Istanan Maimun, Rabu (14/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) di halaman Istana Maimun Medan, Rabu (14/2). Hal itu ditandai dengan pernyataan komitmen bersama perwakilan partai politik dan pelepasan burung serta balon sekaligus mencap tangan di atas spanduk putih.

Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan bahwa politik uang dan politisasi isu SARA menggangu persatuan dan kesatuan masyarakat dan menjadi momok yang menghantui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Sebab menurutnya semua pihak berharap pilgub kali ini bebas dari unsur negatif dan tekanan dari pihak manapun. Karenanya kondisi aman, damai, tentram, dan sukses, merupakan kondisi yang diinginkan masyarakat.

“Saya juga berharap seluruh ASN bisa bersikap netral dan tidak berpihak kemanapun,” ujar Erry didampingi Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov, Ilyas Sitorus.

Sebagai kepala pemerintahan provinsi (Pemprov) Sumut, Gubernur mempercayakan tugas pengawasan dan pengawalan Pilkada serentak di Sumut kepada Bawaslu dan jajarannya, termasuk aparat Kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan berlangsung. “Saya juga berharap kepada penyelenggara, baik Bawaslu, KPU dan DKPP untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan pada pilkada sebelumnya. Karena itu, seluruh masyarakat juga harus mendukung dengna menolak politik uang dan Politisasi SARA,” katanya.

Khusus kepada Kepolisian dan Bawaslu lanjut Erry, diminta agar bertindak tegas terhadap kampanye hitam, ujaran kebencian, terlebih lagi hal yang berbau fitnah dan dapat memecah belah antar ras, serta antar golongan.

Deklarasi yang dihadiri calon wakil gubernur, Sihar Sitorus dari pasangan calon (paslon) Djarot-Sihar dan calon wakil gubernur Musa Rajeckshah dari pasangan Edy-Ijeck, meminta kepada perwakilan partai politik yang hadir diantaranya, Partai Golkar, PAN, Nasdem, PDIP, PPP dan Gerindra menyatakan komitmen menolak politik uang dan Politisasi SARA.

Foto: Iqbal/Sumut Pos
Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi (tengah), Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw (empat kanan), Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan (dua kanan), dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea (empat kiri) melepas merpati putih tanda Deklarasi Pilkada Serentak yang dilakukan di Istanan Maimun, Rabu (14/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) di halaman Istana Maimun Medan, Rabu (14/2). Hal itu ditandai dengan pernyataan komitmen bersama perwakilan partai politik dan pelepasan burung serta balon sekaligus mencap tangan di atas spanduk putih.

Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan bahwa politik uang dan politisasi isu SARA menggangu persatuan dan kesatuan masyarakat dan menjadi momok yang menghantui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Sebab menurutnya semua pihak berharap pilgub kali ini bebas dari unsur negatif dan tekanan dari pihak manapun. Karenanya kondisi aman, damai, tentram, dan sukses, merupakan kondisi yang diinginkan masyarakat.

“Saya juga berharap seluruh ASN bisa bersikap netral dan tidak berpihak kemanapun,” ujar Erry didampingi Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov, Ilyas Sitorus.

Sebagai kepala pemerintahan provinsi (Pemprov) Sumut, Gubernur mempercayakan tugas pengawasan dan pengawalan Pilkada serentak di Sumut kepada Bawaslu dan jajarannya, termasuk aparat Kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan berlangsung. “Saya juga berharap kepada penyelenggara, baik Bawaslu, KPU dan DKPP untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan pada pilkada sebelumnya. Karena itu, seluruh masyarakat juga harus mendukung dengna menolak politik uang dan Politisasi SARA,” katanya.

Khusus kepada Kepolisian dan Bawaslu lanjut Erry, diminta agar bertindak tegas terhadap kampanye hitam, ujaran kebencian, terlebih lagi hal yang berbau fitnah dan dapat memecah belah antar ras, serta antar golongan.

Deklarasi yang dihadiri calon wakil gubernur, Sihar Sitorus dari pasangan calon (paslon) Djarot-Sihar dan calon wakil gubernur Musa Rajeckshah dari pasangan Edy-Ijeck, meminta kepada perwakilan partai politik yang hadir diantaranya, Partai Golkar, PAN, Nasdem, PDIP, PPP dan Gerindra menyatakan komitmen menolak politik uang dan Politisasi SARA.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/