LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu dituntut untuk melaksanakan Pilkada yang jujur dan adil tanpa intervensi darimanapun.
Hal itu disampaikan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Labuhanbatu Peduli Roja (Gemala Peroja) saat berunjukrasa damai di kantor KPU Labuhanbatu, Jalan WR Supratman, Rantauprapat, Rabu (14/10).
KPUD juga diminta harus menolak penyelenggara Pilkada dijajarannya sampai ke level KPPS di TPS sebagai titipan dari Pasangan Calon (Paslon) atau dari orang suruhan.
“KPUD harus profesional, netral dan kerja sama dengan berbagai jajaran untuk terciptanya Pilkada yang jujur adil dan damai di Labuhanbatu,” ungkap kordinator aksi, Hasanuddin Hasibuan.
Dalam melaksanakan aksinya, Gemala Peroja memajangkan sejumlah spanduk berisikan, KPUD transparan atau terbuka agar Pemilu menghasilkan Kepala Daerah yang amanah sesuai UU No7 Tahun 2017, Nomor 6 Tahun 2020, Perpu nomor 2 tahun 2020 perubahan ketiga UU nomor 1 tahun 2015 dan penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.
Mulkan Hasibuan dalam orasinya menyampaikan, penggarapan agar pengawasan pilkada terlaksana jujur dan adil serta aman dan damai dengan kondusifitas yang terbaik di Labuhanbatu.
“Pilkada agar jujur dan adil, tidak ada keberpihakan dan intervensi di Pilkada Labuhanbatu,” teriaknya.
Dijelaskan Mulkan, menggelar aksi turun ke jalan karena prihatin dan takut masyarakat salah dalam memilih pemimpin yang tak peduli rakyat. Dan mengajak pemilih agar mendukung paslon yang memperjuangkan kepentingan dan kebaikan masyarakat Labuhanbatu dalam berbagai bidang.
Sementara itu, Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi mengapresiasi tuntutan masyarakat sesuai dengan prinsip penyelenggara tentang independensi penyelenggara Pemilu.
“Kita bersinergi agar selalu independen, profesional dan terbuka. Kami berterimakasih yang sudah diingatkan,” ujar Wahyudi.
Terkait netralitas penyelenggara hingga ke level KPPS, dikatakan Wahyudi, pihaknya juga mengumumkan di pelbagai media dalam rekrutmen penyelenggara tentang netralitas tersebut. Apabila ditemukan ada indikasi panitia di level kecamatan dan KPPS yang menyalahi SOP, akan disikapi secara tegas.
“Saat melakukan rekrutmen, kami sudah tekankan tentang independenitas. Jika ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan akan diambil tindakan tegas,”pungkasnya. (fdh/han)
