30.7 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

Gubsu Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022, Surya: Digunakan untuk Pembangunan Asahan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12). Sementara, Bupati Asahan H Surya BSc yang hadir dalam kegiatan tersebut akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Asahan.

PENYERAHAN: Gubsu serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022 kepada Bupati Asahan, Rabu (14/12).

Gubsu dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa pemerintah mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. “Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan DIPA dan TKDD,” kata Gubsu saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.’

Dalam paparannya, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang. Terutama pertumbuhan ekonomi, di mana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Dari total alokasi APBN diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” jelas Gubernur.

Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.

Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, di mana kondisinya masuk kategori rusak berat. “Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya lagi. Karenanya, kata Gubernur, Tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

“Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.

Setelah menerima DIPA, Bupati Asahan H Surya BSc menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan.

“Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Artinya anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan,” ujar Bupati Asahan.

Menurut H Surya akan memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal sehingga berdampak baik pada masyarakat. Artinya melalui penerimaan anggaran tersebut, dalam penggunaannya pihaknya tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Asahan.

Hadir dalam Acara Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para kepala daerah. (dat/azw)

serta perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat penerima dokumen. (dat/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12). Sementara, Bupati Asahan H Surya BSc yang hadir dalam kegiatan tersebut akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Asahan.

PENYERAHAN: Gubsu serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022 kepada Bupati Asahan, Rabu (14/12).

Gubsu dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa pemerintah mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. “Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan DIPA dan TKDD,” kata Gubsu saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.’

Dalam paparannya, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang. Terutama pertumbuhan ekonomi, di mana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Dari total alokasi APBN diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” jelas Gubernur.

Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.

Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, di mana kondisinya masuk kategori rusak berat. “Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya lagi. Karenanya, kata Gubernur, Tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

“Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.

Setelah menerima DIPA, Bupati Asahan H Surya BSc menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan.

“Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Artinya anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan,” ujar Bupati Asahan.

Menurut H Surya akan memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal sehingga berdampak baik pada masyarakat. Artinya melalui penerimaan anggaran tersebut, dalam penggunaannya pihaknya tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Asahan.

Hadir dalam Acara Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para kepala daerah. (dat/azw)

serta perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat penerima dokumen. (dat/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/