UNJUKRASA: PMII Langkat-Binjai saat berunjukrasa di depan Dinas PUPR Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai mendesak Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Langkat dicopot dari jabatannya. Desakan itu disampaikan saat berunjukrasa di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Selasa (15/1).
Aksi demo puluhan mahasiswa PMII tersebut awalnya berjalan damai. Namun mahasiswa menerobos masuk ke dalam yang berujung pagar besi kantor Dinas PUPR, roboh. Mahasiswa pun sempat saling kejar dengan pegawai Dinas PU.
Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi menyatakan tuntutan mereka untuk mempertanyakan kinerja Dinas PUPR tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp7.588.687.081. Mereka pun meminta Dinas PUPR untuk menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017.
“PC PMII Langkat–Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyalahgunakan wewenang. Kami minta Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Gusri Hanafi.
Usai berorasi, beberapa perwakilan PMII pun diberikan kesempatan masuk kedalam Dinas PUPR untuk menyampaikan aspirasinya. (bam/han)
UNJUKRASA: PMII Langkat-Binjai saat berunjukrasa di depan Dinas PUPR Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai mendesak Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Langkat dicopot dari jabatannya. Desakan itu disampaikan saat berunjukrasa di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Selasa (15/1).
Aksi demo puluhan mahasiswa PMII tersebut awalnya berjalan damai. Namun mahasiswa menerobos masuk ke dalam yang berujung pagar besi kantor Dinas PUPR, roboh. Mahasiswa pun sempat saling kejar dengan pegawai Dinas PU.
Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi menyatakan tuntutan mereka untuk mempertanyakan kinerja Dinas PUPR tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp7.588.687.081. Mereka pun meminta Dinas PUPR untuk menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017.
“PC PMII Langkat–Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyalahgunakan wewenang. Kami minta Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Gusri Hanafi.
Usai berorasi, beberapa perwakilan PMII pun diberikan kesempatan masuk kedalam Dinas PUPR untuk menyampaikan aspirasinya. (bam/han)
