MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan partisipasi yang rendah masih jadi persoalan serius Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan. Apalagi, jumlah partisipasi pada Pilkada Medan 2015 hanya 25,38 persen. Sekretaris Badan Kesbangpol Medan, Nasib menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi rendah diantaranya pada saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat melakukan coklit (pencocokan dan penelitian).
“Petugas coklit tidak maksimal, dan asal lapor saja. Contohnya, ketika hendak coklit, tidak diterima oleh masyarakat, karena masyarakat saat ini tidak mau sembarangan membuka pintu untuk tamu. Belum lagi, ketika petugas datang, pemilik rumah tidak ada, karena sedang bekerja,” kata Nasib saat menjadi narasumber di FGD dengan tema revitalisasi data pemilih dan strategi peningkatan partisipasi pemilih Kota Medan oleh KPU Medan di aula Kesbanglinmas, Kamis (16/3).
Untuk akurasi data, lanjut dia, petugas PPDP bersama Kepling saat melakukan coklit. “Kepling yang tahu warganya, tahu kesibukannya. Kapan dirumah, tidak semua masyarakat kerja kantoran yang pergi pagi pulang sore atau malam, kalau dia pedagang, kan bisa lain lagi,”tambah Nasib.
Kata dia, indikator setiap instansi ketika disebut berhasil saat pilkada berbeda-beda. “Kalau polisi cuma ingin Pilkada lancar, tidak ada keributan. Kalau KPU menjadikan jumlah partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan,” bilangnya.
Ketika Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) berhasil benar-benar diverifikasi secara faktual oleh petugas PPDP. Maka bilangan pembagi akan semakin berkurang, sehingga secara otomatis partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. “Pada intinya, semua ini tergantung petugas saat coklit,” tambahnya.
Komisioner KPUD Medan, Herdensi Adnin menyebut ada begitu banyak perdebatan yang muncul dalam menjawab apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. Menurutnya, sebagian kalangan menilai rendahnya partisipasi pemilih dikarenakan semakin tingginya kesadaran politik masyarakat Kota Medan.
“Rendahnya partisipasi pemilih ini dianggap sebagai simbol kekecewaan, ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah,” sebutnya.
Ada beberapa kalangan, lanjut dia, yang menyebut bahwa rendahnya partisipasi pemilih dikarenakan tidak terdistribusinya undangan memilih secara maksimal seperti lokasi TPS jauh dari tempat tinggal, masih belum baiknya sistem administrasi kependudukan, sehingga banyak yang sudah tidak berhak lagi memilih karena pindah domisili, meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri.
“Tapi ada kalangan lain yang menyebut partisipasi rendah dipengaruhi sosok atau figur yang muncul saat pilkada 2015. Hanya saja, saat pilkada 2010, jumlah pasangan calon (paslon) itu sampai 10. Namun, jumlah partisipasi hanya berkisar 30 persen, jadi masih bisa diperdebatkan,” terangnya.(dik)
