Sedikitnya 2.731 pengungsi erupsi Sinabung memenuhi rumah dinas Bupati Karo di Jalan Veteran Kabanjahe, sebelum dievakuasi ke tempat pengungsian, Rabu (3/6/2015).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian khusus untuk bulan ramadan ini kepada para warga yang baru diungsikan akibat erupsi Gunung Sinabung. Deputi Bidang Penanggulangan Darurat BNPB Tri Budiarto mengatakan, pihaknya memberikan bantuan sebesar Rp1,4 miliar untuk uang makan satu bulan.
“BNPB membantu Pemkab Karo untuk uang makan 30 hari, sebesar Rp1,4 miliar, sekadar untuk membeli makan, minuman, mie instan. Harapannya agar warga tetap tenang menyambut puasa ini,” ujar Tri Budiarto di Jakarta, Rabu (17/6).
Dikatakan, uang itu sekedar membantu Pemkab Karo dalam menangani para pengungsi. “Bantuan dari masyarakat juga ada, jadi ini BNPB sifatnya hanya membantu saja,” imbuhnya.
Tri juga membeber angka-angka jumlah warga yang diungsikan hingga 15 Juni, yang totalnya mencapai sekitar 10.300 jiwa. “Kalau ada beda angka dengan daerah, itu biasa, karena bisa saja pengungsi itu datang dan pergi,” ujar Tri.
Sedangkan Ketua DPRD Karo Nora Else Br Surbakti beserta dengan unsur pimpinan diantaranya wakil ketua Effendy Sinukaban, Ketua komisi B Frans Dante Ginting, Ketua Fraksi Demokrat Jidin Ginting, Lusia Sukatendel, Riko Gurning meninjau posko Paroki dab Posko KNPI Kabanjahe, kemarin. “Setelah bertambahnya masyarakat lingkar Sinabung yang dievakuasi dari desanya, maka kami akan segera mengundang Pemkab Karo untuk bersama sama membahas soal penanganan masyarakat Karo yang menjadi korban erupsi. Kita tidak mau penanganan dilakukan dengan sembarangan. Harus maksimal penanganannya. Kebutuhan mereka ini harus terpenuhi dengan baik,” kata Nora Else.
Wakil Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban mengatakan prioritas utama saat ini adalah memenuhi kebutuhan pengungsi dengan baik. Soal keinginan berbagai pihak agar bencana erupsi Sinabung dijadikan bencana nasional. “Kita berharap menjadi bencana nasional, tetapi semua ada mekanismenya. Pemkab Karo mungkin mampu dalam penanganannya, tetapi tidak mungkin mampu dalam hal penanggulangannya. Butuh dana besar untuk itu, sedangkan APBD Karo TA 2015 tidak sampai Rp1 triliun, bagaimana Pemkab menangulanginya. Ini yang harus dibantu oleh pemerintah pusat,” jelas Sinukaban. (des/rbb)
