MEDAN, SUMUTPOS.CO – Propam Polda Sumut memeriksa sejumlah petugas Rumah Sakit (RS) Bhayangkara cabang Medan, terkait dugaan pengutipan biaya peti jenazah dan ambulans kepada keluarga korban banjir bandang Air Terjun Telaga Dua Warna.
Pemeriksaan dilakukan sejak Rabu (18/5) dan Kamis (19/5), di Rumah Sakit Bhayangkara cabang Medan dan di gedung Bidang Propam, Mapoldasu.
Hal itu diakui Kasubbid Penmas Poldasu, AKBP MP Nainggolan, saat dikonfirmasiSumut Pos, Kamis (19/5) siang.
“Memang benar. Petugas Propam datang ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk memeriksa kebenaran informasi itu. Hingga tadi sore masih ada yang diperiksa di Propam, ” ujar perwira menengah yang akrab disapa MP tersebut.
Kendati demikian, MP mengaku, jika hasil pemeriksaan itu, belum ditemukan indikasi adanya pungutan yang dilakukan secara sepihak. Namun, kembali ditegaskan MP, penyidikan dan pemeriksaan akan terus dilanjutkan. Pihak kepolisian akan memproses secara hukum dengan delik pidana pemerasan, pungutan liar, atau penyalahgunaan jabatan.
“Lagi pula, dalam hal ini Polda Sumut bertugas mengidentifikasi dan tidak ada mengurusi peti jenazah dan ambulans . Jadi untuk proses identifikasi itu memang tak ada dipungut biaya,” ujar MP.
Disinggung soal nama seorang Petugas di Rumah Sakit Bhayangkara, Rosmiana boru Purba yang disebut-sebut meminta biaya pada pihak STIKES Flora yang diteruskan pada keluarga korban, diakui MP, oknum tersebut turut diperiksa. Pemeriksaan terhadap Rosmiana dilakukan secara intensif.
“RP yang tercatat staf di Rumah Sakit Bhayangkara masih diperiksa Propam,” ujar MP.
Ditambahkan MP, proses identifikasi dinilai lambat karena prosesnya dalam standar baku menggunakan teknologi. Disebutkan banyak data antemortem yang diberikan pihak keluarga korban tidak cocok saat diperiksa dengan pemeriksaan standar.
Apalagi secara data postmortem kondisi jenazah yang mulai sulit dikenali. Oleh karena itu, disebut MP agar keluarga korban memberikan data yang lebih akurat.
“Contohnya, keluarga menyerahkan salinan ijazah yang ada sidik jari, itu kan tak terbaca. Jadi seharusnya bisa diberi yang asli. Misalnya SIM atau lainnya, ” tukas MP.
Dalam keterangannya Rabu (18/5), MP mengaku pungutan biaya peti jenazah bukan dilakukan pihak RS Bhayangkara. Kejadian bermula dari janji Dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk menyediakan peti jenazah dan ambulans . Hingga beberapa jenazah berhasil terindentifikasi, dikatakan MP, peti jenazah tak juga tersedia.
“Jadi, setelah ribut, pihak dari Dinas Kesehatan yang bernama Dokter Andi mengaku tak ada janji menyediakan peti jenazah. Katanya cuma ambulans saja yang disediakan. Itu pun dari posko evakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah persoalan itu sampai ke media, mereka berjanji kembali untuk menyediakan peti jenazah. Bagi yang sudah sempat membayar biaya peti jenazah akan dikembalikan, ” ucap Kompol A Tarigan yang mendampingi AKBP MP Nainggolan. (ain)
