Kadisdik Langkat, Salam Syahputra, yang ditangkap aparat Poldasu atas kasus dugaan pemotongan dana BOS sebesar Rp10 ribu per siswa. (KNana) Uang yang disita Poldasu sebagai barang bukti pemotongan dana BOS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah resmi menahan Kadis Pendidikan Kab, Langkat(SS), Bendahara BK2SN (P), Korwil Langkat Hilir (S) dan Korwil Langkat Teluk Haru (RB), Subdit Tipikor Poldasu terus melakukan pengembangan. Bukan hanya Langkat, daerah lain juga mendapat perhatian serius dari Krimsus.
Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Toga H Panjaitan melalui Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Putu Yudha Putra, mengatakan pihaknya banyak menerima informasi dari masyarakat, bahwa dana BOS yang dikucurkan ke sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Setelah kami selidiki, ternyata benar. “Kami temukan adanya pemotongan dana BOS di Langkat,” terangnya kepada POSMETRO, Kamis (19/10).
Dikatakannya, pihaknya masih terus menyelidiki dan memantau penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara ini. “Kami terus memantau. Jangan sampai dana tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Apabila ditemukan adanya penyelewengan dana BOS, akan kami tindak tegas,” pungkasnya.
Terkait OTT Disdik Langkat, Lanjutnya, pihaknya masih terus mengembangkannya. Saksi-saksi masih diperiksa. “Nanti kalau ada hal baru kami beritahu,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya, tim Saber Pungli Tipikor Ditreskrimsus Poldasu melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) 11 pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Langkat salah satunya Kadisdik Langkat berinisial SS termasuk sejumlah Kepsek SMPN, Selasa (17/10) siang.
Para pejabat Dinas Pendidikan Langkat ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.10.000 per siswa se Kab Langkat.
OTT dilakukan di SMPN 4 Sei Lepan Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lepan, Kab. Langkat. (gib)
