Koordinasi Persiapan Program Digitalisasi, Bupati Asahan: Data Tunggal Kunci Akurasi Bansos

KISARAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi menegaskan pentingnya penyatuan data menjadi satu data tunggal sebagai dasar utama dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Parlinsos Digital) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/8).

Dalam arahannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa penyediaan data yang akurat menjadi hal penting untuk memastikan program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

“Kita harus menetapkan satu data tunggal sebagai acuan bersama. Ke depannya, hal yang berkaitan dengan data sangatlah penting, karena data inilah yang menjadi acuan utama pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Taufik.

Menurutnya, ketepatan data berkaitan langsung dengan keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses pendataan, verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Bupati meminta perangkat daerah terkait yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) segera melakukan penyesuaian data, khususnya pada desil 1 hingga desil 5. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, terutama masyarakat kurang mampu.

Bupati juga menekankan peran camat dalam memastikan proses pendataan di wilayah masing-masing berjalan dengan teliti.

“Para camat harus berperan aktif dan teliti dalam melakukan pendataan di wilayah masing-masing. Jangan sampai terjadi kesalahan pendataan yang justru merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan,” tegasnya.

Selain itu, para camat diminta memahami data yang telah diverifikasi serta terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaannya.

Taufik Zainal Abidin juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menggunakan data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

“Kita bekerja harus berlandaskan data, karena dengan data yang akurat, kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja kita berjalan,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan pemaparan dari sejumlah instansi terkait. Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar SSi MSi menyampaikan materi mengenai peran BPS dalam perluasan uji coba digitalisasi Parlinsos.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga SSTP MAP memaparkan kesiapan dan pelaksanaan Parlinsos Digital di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan menjelaskan langkah-langkah percepatan aktivitas kependudukan digital melalui Integrasi Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Asahan.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam membangun sistem data yang terintegrasi, akurat dan mutakhir. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BPS Kabupaten Asahan, para camat serta tamu undangan lainnya. (dat/azw)

KISARAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi menegaskan pentingnya penyatuan data menjadi satu data tunggal sebagai dasar utama dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Parlinsos Digital) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/8).

Dalam arahannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa penyediaan data yang akurat menjadi hal penting untuk memastikan program bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

“Kita harus menetapkan satu data tunggal sebagai acuan bersama. Ke depannya, hal yang berkaitan dengan data sangatlah penting, karena data inilah yang menjadi acuan utama pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Taufik.

Menurutnya, ketepatan data berkaitan langsung dengan keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses pendataan, verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Bupati meminta perangkat daerah terkait yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) segera melakukan penyesuaian data, khususnya pada desil 1 hingga desil 5. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, terutama masyarakat kurang mampu.

Bupati juga menekankan peran camat dalam memastikan proses pendataan di wilayah masing-masing berjalan dengan teliti.

“Para camat harus berperan aktif dan teliti dalam melakukan pendataan di wilayah masing-masing. Jangan sampai terjadi kesalahan pendataan yang justru merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan,” tegasnya.

Selain itu, para camat diminta memahami data yang telah diverifikasi serta terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaannya.

Taufik Zainal Abidin juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menggunakan data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

“Kita bekerja harus berlandaskan data, karena dengan data yang akurat, kita dapat mengetahui sejauh mana kinerja kita berjalan,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan pemaparan dari sejumlah instansi terkait. Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Gustiar SSi MSi menyampaikan materi mengenai peran BPS dalam perluasan uji coba digitalisasi Parlinsos.

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga SSTP MAP memaparkan kesiapan dan pelaksanaan Parlinsos Digital di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan menjelaskan langkah-langkah percepatan aktivitas kependudukan digital melalui Integrasi Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Asahan.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam membangun sistem data yang terintegrasi, akurat dan mutakhir. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BPS Kabupaten Asahan, para camat serta tamu undangan lainnya. (dat/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru