Sementara, usai ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain langsung menggelar temu pers di kantor Demokrat Sumut, Jalan Abdullah Lubis kemarin sore. Herri juga mengungkapkan, pergantian ini lebih dikarenakan agar JR Saragih fokus pada kasus hukum yang sedang ia jalani saat ini. “Kami baru mendapat amanah dan tanggung jawab besar ini. Ketum, sekretaris jenderal dan Pak Pramono Edhie Wibowo selaku Ketua PPOKK DPP Demokrat memberikan mandat ini kepada saya sementara. Supaya Pak JR juga fokus pada masalah hukumnya,” katanya didampingi Sekretaris Demokrat Sumut, Meilizar Latief dan pengurus lainnya.
Kata Herri, Demokrat tetap akan membantu masalah hukum yang sedang dihadapi JR. Di satu sisi, sebagai Plt, dirinya siap menjalankan mesin partai mengingat tahun ini ada pilkada serentak di Sumut, pileg dan juga pilpres 2019. “Ini Plt, sementara. Apabila masalah hukum Pak JR sudah selesai dia akan dikembalikan. Supaya Pak JR rileks dan harapan kami putusan hukum di PTTUN juga memenangkan beliau,” katanya.
Belum ada surat tertulis dari DPP atas perubahan struktural Demokrat Sumut ini. Mandat tersebut baru sebatas ucapan lisan yang disampaikan Sekjend Demokrat Hinca Panjaitan. Herri dan unsur pengurus inti dalam waktu dekat justru akan meminta arahan dan mandat lebih lanjut untuk menemui SBY. “Saya akan menemui ketua umum dan meminta instruksi untuk bisa ditindaklanjuti secara seksama. Tadi kami juga sudah bertemu dengan Pak JR, Pak Pramono Edhie, Pak Hinca untuk memberikan mandat yang berat ini,” katanya.
Alasan dirinya ditunjuk sebagai Plt Demokrat Sumut, karena ia juga berada pada struktur kepengurusan DPP. Dasar penunjukkan dirinya lebih didasari atas status tersangka yang kini disandang JR dalam pencalonan di Pilgubsu 2018 oleh Tim Sentra Gakkumdu. “Pengajuan baru hari ini (Rabu, Red). Surat mandat nanti kita ambil. Ini baru lisan. Kebetulan saya jugakan perwakilan DPP. Kami diminta supaya bisa menjalankan mesin partai agar dapat memenangkan pileg dan pilpres mendatang. Kami masih tunggu keputusan ketum soal status JR lebih lanjut. Kabarnya ketum lagi di Jabar ada kegiatan roadshow,” katanya.
Sementara, usai ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain langsung menggelar temu pers di kantor Demokrat Sumut, Jalan Abdullah Lubis kemarin sore. Herri juga mengungkapkan, pergantian ini lebih dikarenakan agar JR Saragih fokus pada kasus hukum yang sedang ia jalani saat ini. “Kami baru mendapat amanah dan tanggung jawab besar ini. Ketum, sekretaris jenderal dan Pak Pramono Edhie Wibowo selaku Ketua PPOKK DPP Demokrat memberikan mandat ini kepada saya sementara. Supaya Pak JR juga fokus pada masalah hukumnya,” katanya didampingi Sekretaris Demokrat Sumut, Meilizar Latief dan pengurus lainnya.
Kata Herri, Demokrat tetap akan membantu masalah hukum yang sedang dihadapi JR. Di satu sisi, sebagai Plt, dirinya siap menjalankan mesin partai mengingat tahun ini ada pilkada serentak di Sumut, pileg dan juga pilpres 2019. “Ini Plt, sementara. Apabila masalah hukum Pak JR sudah selesai dia akan dikembalikan. Supaya Pak JR rileks dan harapan kami putusan hukum di PTTUN juga memenangkan beliau,” katanya.
Belum ada surat tertulis dari DPP atas perubahan struktural Demokrat Sumut ini. Mandat tersebut baru sebatas ucapan lisan yang disampaikan Sekjend Demokrat Hinca Panjaitan. Herri dan unsur pengurus inti dalam waktu dekat justru akan meminta arahan dan mandat lebih lanjut untuk menemui SBY. “Saya akan menemui ketua umum dan meminta instruksi untuk bisa ditindaklanjuti secara seksama. Tadi kami juga sudah bertemu dengan Pak JR, Pak Pramono Edhie, Pak Hinca untuk memberikan mandat yang berat ini,” katanya.
Alasan dirinya ditunjuk sebagai Plt Demokrat Sumut, karena ia juga berada pada struktur kepengurusan DPP. Dasar penunjukkan dirinya lebih didasari atas status tersangka yang kini disandang JR dalam pencalonan di Pilgubsu 2018 oleh Tim Sentra Gakkumdu. “Pengajuan baru hari ini (Rabu, Red). Surat mandat nanti kita ambil. Ini baru lisan. Kebetulan saya jugakan perwakilan DPP. Kami diminta supaya bisa menjalankan mesin partai agar dapat memenangkan pileg dan pilpres mendatang. Kami masih tunggu keputusan ketum soal status JR lebih lanjut. Kabarnya ketum lagi di Jabar ada kegiatan roadshow,” katanya.
