NIAS, SUMUTPOS.CO- Salah satu penyebab utama ketertinggalan Kabupaten Nias adalah keterbatasan infrastruktur atau akses jalan, yang mana hingga saat ini masih ada 24 desa belum dapat dilalui kendaraan roda 4.
Hal itu terungkap saat debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Nias pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, di Auditorium RRI Gunungsitoli, Sabtu (24/10).
Sebelumnya Ketua KPU Nias Firman Mendrofa menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan debat publik tahap pertama dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.
“Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini salah satu agenda untuk memfasilitasi paslon mengenalkan lebih rinci tentang visi-misi dan program kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias,” ujar Firman saat membuka acara debat.
“Dengan demikian, masyarakat pemilih dapat mendengar melihat dan selanjutnya menentukan hak pilihnya berdasarkan visi-misi yang ditawarkan oleh masing-masing paslon,” sambungnya.
Menurut Firman, sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif atas profil, figur dan kualitas para calon. Sehingga dengan demikian calon yang akan terpilih benar-benar yang mau mengabdi dan mampu memajukan Kabupaten Nias sesuai harapan masyarakat.
Diakhir sambutannya, Firman menghimbau kepada seluruh masyarakat, pada pelaksanaan pilkada mendatang agar tetap menjaga persatuan, kerukunan dan rasa persaudaraan.
Menjawab pertanyaan moderator tentang keterbatasan akses darat, laut dan udara untuk membawa komoditi petani Nias ke kota Provinsi maupun ke daerah lainnya, 4 pasangan calon mengakui akses jalan dari desa menuju kecamatan Kabupaten Nias perlu pembenahan.
Paslon nomor urut 1 (Yaatulo Gulo-Arota Lase mengatakan yang membuat nilai komoditi petani sangat rendah akibat biaya transportasi tinggi disebabkan masih terdapat desa yang terisolir maupun jalan rusak. “Contohnya harga karet petani di desa-desa sudah terpotong Rp 1.200 per kilo gram. Sehingga jika akses jalan sudah bagus dan dapat dilalui kendaraan roda 4, maka komoditi para petani dapat memperoleh nilai tukar yang lebih tinggi,” Ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan paslon nomor urut 2 (Christian Zebua-Anofuli Lase) menyebutkan kondisi infrastruktur jalan di kepualauan Nias saat ini kategori baik hanya 26 persen. Sementara rusak berat yang sebagian besar berada di desa-desa mencapai 54 persen.
“Keadaan ini mengakibatkan masyarakat desa tidak semangat mengembangkan potensi di daerah, karena akses jalan tidak ada. Ini masalah yang sangat krusial,” Katanya.
“Yang terjadi orang desa membeli kebutuhan pangan dari kota. Ini terbalik, harusnya kebutuhan pangan dari desa masuk ke kota,” tambahnya.
Tak jauh beda dengan kedua paslon diatas, pasangan calon nomor urut 3 (Enanoi Dohare-Yulius Lase) akan memprioritaskan pembangunan jalan hotmix di 10 Kecamatan menuju desa-desa yang ada di Kabupaten Nias.
Sementara Arosokhi Waruwu-Asaldin Gea kedepan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dari desa ke kota Kabupaten. Arosokhi Waruwu yang mantan wakil Bupati Nias selama dua periode itu (2010-2015 dan 2015-2020) mengakui masih ada 24 desa terisolir belum bisa dilalui kendaraan roda 4.
Bahkan menurut paslon yang singkat AROLI itu, ada 15 desa yang sulit dibangun disebabkan karatekristik wilayah butuh pembangunan jembatan dan berbagai kesulitan lainnya.
“Patut kita syukuri, dibanding 10 tahun yang lalu dari 170 desa yang ada hanya 30 desa yang bisa terakses,” beber Arosokhi.
“Kami tidak berjanji banyak, karena kami menyadari jabatan kepala daerah hasil pemilihan 2020 ini hanya 3 tahun, itu pun efektifnya hanya 2 tahun anggaran. Namun demikian kami pasangan AROLI komitmen mengoptimalkan perbaikan jalan dari desa ke pusat penampungan komoditi para petani,” tambahnya.
Menyambung pernyataan pasangannya, Asaldin Gea mengatakan selain prioritas pembangunan infrastruktur jalan, dalam membantu para petani menjual hasil pertanian pihaknya akan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Memang ketertinggalan pembangunan infrastruktur ini sudah menjadi permasalahan daerah di seluruh Indonesia, terlebih wilayah kepulauan,” terangnya.
“Salah satu solusi yang akan kami lakukan, meberdayakan Bumdes di desa-desa. Bagi desa yang belum memiliki Bumdes kita dorong pembentukan Bumdes melalui dana desa,” tutupnya. (adl/ram)
