Jaringan pembangkit energi listrik di Pulosicanang Belawan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan, R-APBN 2018 untuk Kementerian ESDM masih belum jelas dalam memberikan solusi pelanggan listrik 900 VA yang kemampuan ekonominya lemah tapi dipaksa membayar sesuai harga baru.
“Seharusnya pemerintah menambah anggaran subsidi, karena pelanggan listrik 900 VA yang ada di lapangan, yakni sekitar 35 persen lebih dari 22 juta pelanggan adalah rakyat kecil,” ujar Gus Irawan Pasaribu melalui sambungan telefon dari Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Gus menyatakan, Fraksi Partai Gerindra sangat konsen akan kepentingan rakyat kecil dan menginginkan agar pemerintah menganggarkan anggaran untuk masalah tersebut. “Tetapi sampai saat ini belum ada solusi. Karena nyatanya baru 4,1 juta yang merasakan hal itu di lapangan. Padahal banyak keluhan di masyarakat.”
Menurut Gus, karena belum ada solusi mengenai hal itu, mereka di Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra menolak R-APBN 2018 untuk Kementerian ESDM. “Kita menunggu usulan anggaran penambahan subsidi bagi pelanggan listrik 900 VA, agar rakyat kecil pelanggan listrik 900 VA jangan terlalu banyak yang dibebankan kepada harga pasar. Mereka masih butuh subsidi kok,” pungkasnya.
Kata gus, mereka di Komisi VII heran dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga keekonomian pada pelanggan 900 VA tanpa melihat kondisi. “Harusnya yang berhak tetap mendapatkan subsidi. Sementara yang sudah punya kemampuan ya jangan lagi. Kan bisa dicek,” ungkapnya.
Selain itu, Gus Irawan Pasaribu juga menyoroti tentang rencana agenda rapat dengan PT PLN Persero yang sudah dijadwalkan oleh Komisi VII namun tidak dihadiri oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Gus mengatakan, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan, mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.“Pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang rapat dari pihak PLN ini sangat mendadak, dan semestinya hal ini tidak terjadi,” kata dia.
Akhirnya rapat Komisi VII DPR ditutup dengan beberapa kesimpulan, antara lain adalah menyatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, dan kalaupun terjadi maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi VII DPR berhak untuk memberikan statement apapun.
“Agendanya penting tetapi dianggap (PLN) kurang penting, dan lebih penting untuk kunjungan ke tempat lain. Komisi VII akan menyurati pihak PLN dan menyatakan sikap kecewa serta menuntut pertanggungjawaban dan juga memberi peringatan keras agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Kita juga minta supaya pemberitahuan semacam ini tidak dilakukan secara mendadak,” tuturnya. (ila)
