30.6 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Ical Cs Mangkir

Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1) seharusnya menggelar sidang perdana gugatan Golkar kubu Agung Laksono. Namun sidang tersebut terpaksa diundur lantaran Aburizal Bakrie dan para loyalisnya, yang menjadi pihak tergugat tidak hadir.

“Pihak tergugat 1 sampai 4 tidak datang, maka hakim mengundur sidang dan memerintahkan panitera untuk memanggil sidang Senin depan,” kata Ketua Ketua DPP Golkar Bidang Hukum versi Munas Jakarta, Lawrence Siburian di kantor DPP Golkar.

Lawrence mengatakan, yang digugat oleh pihaknya adalah Munas IX yang digelar oleh kubu Aburizal. Munas yang digelar di Bali awal Desember lalu itu mereka anggap bertentangan dengan AD/ART partai.

“Karena berdasarkan pleno 25 November diputuskan penonaktifan Aburizal sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris. Mereka sudah nonaktif tapi tetap menyelenggarakan munas juga di Bali. Itu yang digugat,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, proses di pengadilan ini tidak mempengaruhi upaya damai yang saat ini tengah dinegosiasikan oleh kedua kubu. Pasalnya, proses pengadilan dapat dihentikan jika kesepakatan damai mampu dicapai dalam waktu 60 hari sejak gugatan diajukan.

Untuk diketahui, gugatan ini diajukan kubu Agung pada tanggal 5 Desember 2014 silam. Artinya, kedua kubu punya waktu sampai tanggal 3 Februari 2015 untuk islah. “Itu semua kembali kepada kedua belah pihak dan tergantung pada juru runding. Tapi kita semua harapkan bisa berdamai,” pungkasnya.(dil/jpnn)

Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1) seharusnya menggelar sidang perdana gugatan Golkar kubu Agung Laksono. Namun sidang tersebut terpaksa diundur lantaran Aburizal Bakrie dan para loyalisnya, yang menjadi pihak tergugat tidak hadir.

“Pihak tergugat 1 sampai 4 tidak datang, maka hakim mengundur sidang dan memerintahkan panitera untuk memanggil sidang Senin depan,” kata Ketua Ketua DPP Golkar Bidang Hukum versi Munas Jakarta, Lawrence Siburian di kantor DPP Golkar.

Lawrence mengatakan, yang digugat oleh pihaknya adalah Munas IX yang digelar oleh kubu Aburizal. Munas yang digelar di Bali awal Desember lalu itu mereka anggap bertentangan dengan AD/ART partai.

“Karena berdasarkan pleno 25 November diputuskan penonaktifan Aburizal sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris. Mereka sudah nonaktif tapi tetap menyelenggarakan munas juga di Bali. Itu yang digugat,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, proses di pengadilan ini tidak mempengaruhi upaya damai yang saat ini tengah dinegosiasikan oleh kedua kubu. Pasalnya, proses pengadilan dapat dihentikan jika kesepakatan damai mampu dicapai dalam waktu 60 hari sejak gugatan diajukan.

Untuk diketahui, gugatan ini diajukan kubu Agung pada tanggal 5 Desember 2014 silam. Artinya, kedua kubu punya waktu sampai tanggal 3 Februari 2015 untuk islah. “Itu semua kembali kepada kedua belah pihak dan tergantung pada juru runding. Tapi kita semua harapkan bisa berdamai,” pungkasnya.(dil/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/