BANGKOK- Wakil Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Perdagangan Thailand Niwatthamrong Boonsongpaisan dinominasikan oleh kabinet untuk mengemban jabatan Perdana Menteri menggantikan Yingluck Shinawarta. Niwatthamrong akan menduduki kursi Perdana Menteri Thailand sementara hingga pemilu presiden digelar 20 juli mendatang.
“Tanggung jawab pemerintahan sekarang adalah untuk menyelenggarakan pemilu secepatnya,” kata Niwatthamrong ketika memberikan pernyataan pada wartawan usai pengumuman putusan MK.
“Saya berharap situasi politik tidak akan memanas setelah ini,” lanjutnya seperti dikutip Reuters.
Niwatthamrong merupakan tokoh yang memiliki peran dalam perpolitikan di Thailand. Ia merupakan orang kepercayaan mantan Perdana Menteri yang kini diasingkan, Thaksin Shinawatra.
Thaksin tak lain adalah kakak kandung dari Perdana Menteri yang baru lengser, Yingluck Shinawatra.
Selain bergelut di dunia politik, Niwatthamrong juga menduduki jabatan sebagai kepala eksekutif penyiaran saluran televisi iTV. Saham mayoritas saluran televisi tersebut dibeli oleh perusahaan telekomunikasi raksasa milik Thaksin yakni Shin Corporation pada periode pertama jabatannya sebagai perdana menteri, yakni tahun 2001-2005.
Ia kemudian di bawa masuk ke dunia politik untuk membantu Yingluck pada tahun 2011. Ia mengambil bagian dalam tim yang dibentuk untuk membuat citra publik mengenai Yingluck dan mengantarkannya ke kursi Perdana Menteri.
Niwatthamrong kemudian diangkat menjadi wakil Yingluck dan bertanggungjawab atas hubungan masyarakat serta penanganan media.
Seorang pengamat politik dari Chulalongkorn University Bangkok, Naruemon Thabchumpon bahkan menyebut bahwa Niwatthamrong merupakan orang kepercayaan Thaksin.
“Thaksin sangat mempercayainya, ia mendapatkan reputasi yang baik sebagai networker yang memahami hubungan masyarakat dan dapat menangani semua sisi,” jelas Thabchumpon.
“Niwatthamrong tidak kasar dan dia tahu (untuk) tidak mencari musuh, terutama pada saat ini,” tandasnya.
Diketahui bahwa Yingluck resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada Rabu (7/5) setelah pengadilan Mahkamah Konstitusi Thaliand memutuskan ia terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemindahan kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011 lalu. (rm/tom)
