MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan secara nasional berupa paket beras 10 kg dan gula pasir 2 kg, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Padahal, sebelumnya Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sumatera Utara (Sumut) telah memperkirakan akan siap menyalurkan pada awal Februari 2017.
Humas Bulog Divre Sumut, Rudi Adlyn Damanik mengakui wacana awal memang demikian. Akan tetapi, pihaknya kini masih menunggu petunjuk dari pusat dalam penyalurannya.
“Kita masih menunggu, kalau ada petunjuk dari pusat pasti kita kabari kapan disalurkan. Untuk pembahasan sudah dilakukan, dan tinggal penetapannya saja,” kata Rudi yang dihubungi, Selasa (31/1).
Dia menyebutkan, petunjuk atau arahan yang sedang ditunggu pihaknya terkait daerah atau titik distribusi bantuan yang akan disalurkan. Kemudian juga, berapa banyak yang akan disalurkan pada tahap awal.”Kalau sudah ada petunjuk pasti akan kita kabari,” ujarnya lagi.
Disinggung mengenai tehnis penyalurannya bagaimana, Rudi pun menyatakan hal yang sama. Kata dia, tehnis penyalurannya juga belum mendapat arahan, apakah langsung atau masyarakat yang mengambilnya.
Sebelumnya, mulai tahun 2017 ini Bulog Sumut siap menyalurkan paket beras 10 kg dan gula pasir 2 kg, yang diberikan hanya kepada masyarakat Medan. Sebanyak 80.241 KK di Medan selaku Keluarga Penerima Manfaat.
Kepala Bulog Divre Sumut Imran Rasidy Abdullah mengatakan, untuk di Sumut kemungkinan mulai awal Pebruari 2017. Di mana, satu paket nilainya Rp110.000 per KK yang diterima berupa bahan pangan yakni beras 10 kg (kemasan 5 kg, 5 kg) dan 2 kg gula pasir (kemasan 1 kg, 1 kg).
“Bantuan itu gratis dari pemerintah dan untuk saat ini di Sumut masih warga penerima manfaat di Medan saja yang dapat. Sistem ini berlanjut hingga tahun 2020,” kata Imran beberapa waktu lalu.
Menurut Imran, secara nasional program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu baru diberikan kepada 45 kota, termasuk di Medan. Untuk itu, belum semua daerah memperolehnya. Sedangkan program Raskin atau Rastra tetap berjalan seperti biasanya di kabupaten/kota yang tidak mendapat BPNT.
“Kalau kota itu sudah ada BPNT, maka tidak dapat lagi Rastra. Jadi di Kota Medan tidak ada lagi penyaluran Raskin,” tuturnya. (ris/ila)
