29 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Heru Adopsi Tata Kelola KPK

Terkait hal apa saja yang harus ditindaklanjuti Heru, Buwas akan menyampaikannya langsung ke yang bersangkutan. Namun secara umum, BNN perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Mengingat saat ini masih minim, khususnya pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah. ”Karena nanti, persyaratan KPU juga setiap pilkada, pilpres harus ada pemeriksaan lab bebas penyalahgunaan narkotika,” imbuhnya. Selain itu, peredaran narkoba di lapas, atau bahkan diatur dari balik jeruji yang masih terjadi juga jadi tantangan.

Buwas menambahkan, sinergitas dan kerjasama dengan lembaga lain juga perlu ditingkatkan. Hal itu dibutuhkan, khususnya dalam meningkatkan upaya pencegahan. “Fungsi pecegahan harus dibangun, bukan hanya penindakan,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Deputi Pemberantasan BNN Irjen (pur)) Benny Mamoto juga memberikan masukan untuk kondisi pemberantasan narkotika saat ini. Menurutnya, bandar dalam rangka memuluskan bisnis meracuni masyarakat ini memerlukan beking. Tentu untuk bisa memberikan perlindungan. ”Mereka mencari dan menggalang oknum di semua lini,” tuturnya.

Oknum ini bisa memberikan perlindungan dengan berbagai cara. Diantaranya, membocorkan rencana, meloloskan narkotika hingga mengamputasi pasal-pasal yang menjerat bandar. ”Begitulah pentingnya oknum di mata bandar,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini terlihat gejala adanya fokus hanya menekan pasokan narkotika dan upaya menekan permintaan tidak gencar dilakukan. Kondisi itu yang tidak seimbang ini memunculkan fenomena harga narkotika yang begitu mahal di pasaran. ”Dan tebak, siapa yang diuntungkan dalam kondisi ini. Jelas para bandar, mereka semakin kaya,” tuturnya.

Inilah jawaban atas kondisi peredaran narkotika di Indonesia jaman now. Dimana gencarnya menekan penyediaan narkotika justru membuat Indonesia makin dibanjiri narkotika. ”Menekan permintaan narkotika ini perlu terobosan rehabilitasi yang masif, terukur dan berkelanjutan,” papar pendiri Rumah Edukasi Anti Narkotika tersebut.

Dia menegaskan, siapapun kepala BNN-nya perlu memiliki syarat memahami kondisi tersebut. Sehingga, kompetensi sekaligus integritas sangat diutamakan untuk menjadi panglima pemberantasan narkotika. ”Godaan uang ini sangat kuat dalam dunia pemberantasan narkotika,” ujarnya.(far/idr/agm/jpg)

Terkait hal apa saja yang harus ditindaklanjuti Heru, Buwas akan menyampaikannya langsung ke yang bersangkutan. Namun secara umum, BNN perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Mengingat saat ini masih minim, khususnya pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah. ”Karena nanti, persyaratan KPU juga setiap pilkada, pilpres harus ada pemeriksaan lab bebas penyalahgunaan narkotika,” imbuhnya. Selain itu, peredaran narkoba di lapas, atau bahkan diatur dari balik jeruji yang masih terjadi juga jadi tantangan.

Buwas menambahkan, sinergitas dan kerjasama dengan lembaga lain juga perlu ditingkatkan. Hal itu dibutuhkan, khususnya dalam meningkatkan upaya pencegahan. “Fungsi pecegahan harus dibangun, bukan hanya penindakan,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Deputi Pemberantasan BNN Irjen (pur)) Benny Mamoto juga memberikan masukan untuk kondisi pemberantasan narkotika saat ini. Menurutnya, bandar dalam rangka memuluskan bisnis meracuni masyarakat ini memerlukan beking. Tentu untuk bisa memberikan perlindungan. ”Mereka mencari dan menggalang oknum di semua lini,” tuturnya.

Oknum ini bisa memberikan perlindungan dengan berbagai cara. Diantaranya, membocorkan rencana, meloloskan narkotika hingga mengamputasi pasal-pasal yang menjerat bandar. ”Begitulah pentingnya oknum di mata bandar,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini terlihat gejala adanya fokus hanya menekan pasokan narkotika dan upaya menekan permintaan tidak gencar dilakukan. Kondisi itu yang tidak seimbang ini memunculkan fenomena harga narkotika yang begitu mahal di pasaran. ”Dan tebak, siapa yang diuntungkan dalam kondisi ini. Jelas para bandar, mereka semakin kaya,” tuturnya.

Inilah jawaban atas kondisi peredaran narkotika di Indonesia jaman now. Dimana gencarnya menekan penyediaan narkotika justru membuat Indonesia makin dibanjiri narkotika. ”Menekan permintaan narkotika ini perlu terobosan rehabilitasi yang masif, terukur dan berkelanjutan,” papar pendiri Rumah Edukasi Anti Narkotika tersebut.

Dia menegaskan, siapapun kepala BNN-nya perlu memiliki syarat memahami kondisi tersebut. Sehingga, kompetensi sekaligus integritas sangat diutamakan untuk menjadi panglima pemberantasan narkotika. ”Godaan uang ini sangat kuat dalam dunia pemberantasan narkotika,” ujarnya.(far/idr/agm/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/