Lampu jalan di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia, Kota Medan terlihat mati. Jalan ini termasuk areal yang rawan aksi perampokan, diduga karena kondisi gelap. Gambar dijepret Selasa (1/9/2015).
MEDAN, SUMUTPS.CO – Maraknya aksi kejahatan di malam hari tak lepas dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tak berfungsi. Menurut Ilhamsyah, anggota Komisi D DPRD Medan, dari reses-reses yang dilakukan anggota dewan, masalah LPJU adalah salah satu item yang selalu dikeluhkan masyarakat.
“Kami yang sudah 5 tahun menjadi anggota dewan, setiap melakukan reses, masalah LPJU ini tetap menjadi sorotan masyarakat. Tapi kenapa Dinas Pertamanan seolah tidak menanggapinya serius. Lampu-lampu itu tetap saja padam. Padahal Dinas Pertamanan dapat anggaran Rp10 miliar,” kesal Ilham.
Ia pun mengkritik Kadis Pertamanan Medan, Zulkifli Sitepu yang hanya menunggu laporan masyarakat. Dinas seharusnya proaktif dalam mengadakan penerangan di jalan-jalan Kota Medan. Menurutnya, kepedulian Dinas Pertamanan sangat diperlukan dalam menyelesaikan persoalan ini daripada hanya sekadar menunggu laporan.
“Jika materialnya hilang, kan ada bukti laporan polisi. Kemudian di 80 ribu titik lampu jalan, masak tidak bisa hidup 80 persen saja. Ini ’kan berati tidak ada kepeduliannya untuk menyelesaikan itu,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota komisi D lainnya, M.Nasir. Dirinya berharap Dinas Pertamanan berperilaku adil dalam pendistribusian LPJU. “Banyak di beberapa lokasi di kota dan pinggiran kota belum maksimal pendistribusian LPJU,” ungkapnya.
Kalau dilihat dari anggaran pemasangan serta pemeliharaan LPJU yang besarnya fantastis, harusnya Kota Medan sangat terang benderang. Ditambah lagi dengan penghasilan dari pajak penerangan jalan yang diambil dari pembayaran listrik oleh masyarakat ke PLN sebesar 7,5 persen.
“Kita bayar listrik 7,5 persennya masuk buat kas Pemko Medan. Itulah yang dipakai buat pembiayaan LPJU. Tapi masyarkat justru tidak merasakan manfaatnya secara maksimal,” ujarnya.
Dirinya sadar betul tidak maksimalnya LPJU di Medan akan meningkatkan angka kriminalitas. Untuk itu, Dinas Pertamanan tidak boleh mengedepankan alasan hilangnya material LPJU saja. Harusnya Dinas Pertamanan memiliki solusi mengatasi ini. “Anggaran besar tapi masyarakat bilang kok masih gelap ya,” ujarnya.
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015, Jumat (10/7) lalu, sempat disinggung keras mengenai LPJU. Salah satu anggota rapat, Boydo Panjaitan merasa heran dengan P-APBD 2015 Dinas Pertamanan yang mencapai Rp10 miliar. Ini naik sebesar 9,2% dari total sebelumnya.
Dikatakan Zulkarnain selaku Kepala Bapeda Kota Medan dalam rapat tersebut, anggaran Rp10 miliar itu paling banyak dipakai untuk pengadaan LPJU. Boydo merasa anggaran Rp10 miliar tersebut baiknya dihapus dari Dinas Pertamanan. “Kalau reses ada aja warga yang lapor kalau anak gadisnya dicopet orang karena jalan yang dilewati gelap gulita. Anggaran itu untuk LPJU, tapi ya kita lihat nggak jelas. Kalau pun mau ditambahkan anggaran ini saya minta komisi D memantau. Tapi saya rasa, kalau ini dihapus sudah pantas. Saya rasa ada dinas lain yang lebih membutuhkan,” ungkap Boydo.
Senada dengan Boydo, Ketua Rapat P-KUA dan PPAS, Henry Jhon juga mengungkapkan bahwa tidak adanya perbaikan LPJU dari tahun ke tahun. Dirinya mengatakan anggaran tersebut baiknya dialihkan untuk pembuatan parit.
“Yang saya tahu kebanyakan LPJU itu swadaya. Jadi kalau LPJU ini buat jalan nasional ya nggak sampai Rp10 miliar saya rasa. Tapi kenapa tidak dialihkan untuk pembuatan parit saja,” ujar Henry waktu itu. (win/deo)
