Terutama, perbaikan dan pengawasan dalam standart pelayanan minimal (SPM) penyeberangan yang sebenarnya sudah ada. Dia menyarankan agar bisa meneladi Dirjen Perkeretaapian. ”Sudah ada PM 25/2015 Standar Keselamatan ASDP. Tiru cara Dirjen Perkeretaapian yang rutin tiap saat monitoring dan evaluasi SPM kereta api,” jelas dia kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).
Tapi, aturan yang sudah jelas itu memang terkadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Dari pengalaman Djoko, dia pernah menggunakan kapal menuju ke Kepulauan Seribu sekitar tiga bulan lalu menuju ke Pulau Tidung.
Menurut penilaiannya belum banyak pembenahan yang berarti pelayaran menuju pulau tersebut. ”Tiga bulan lalu saya ke Pulau Tidung. Ngeri-ngeri sedap. Memprihatinkan,” katanya.
Pembenahan itu bisa dimulai dari pembenahan tarif. Operator berlomba menawarkan tarif murah dengan mengorbankan standar dan kualitas operasi terutama kaidah kaidah keselamatan pelayaran.
”Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus mulai mengatur tarif yang wajar agar ada cukup pendapatan bagi operator untuk mengoperasikan layanan pelayaran dengan kualitas dan keselamatan yang lebih baik,” ujar dia.
Djoko mengungkapkan persoalan hampir serupa juga terjadi di Danau Toba. Dia menyebutkan setidaknya sudah tiga kali menyeberang melewati danau tersebtu. Terakhir kali pada Desember 2017 lalu. Sejauh pengamatan yang dia temukan ternyata memang pengawasan longgar. ”Inilah peluang bagi pemerintah membenahinya. Tidak hanya di Toba tapi seluruh Indonesia untuk ASDP,” tegas dia. (jun/lyn/bal/gus/ila)
Terutama, perbaikan dan pengawasan dalam standart pelayanan minimal (SPM) penyeberangan yang sebenarnya sudah ada. Dia menyarankan agar bisa meneladi Dirjen Perkeretaapian. ”Sudah ada PM 25/2015 Standar Keselamatan ASDP. Tiru cara Dirjen Perkeretaapian yang rutin tiap saat monitoring dan evaluasi SPM kereta api,” jelas dia kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).
Tapi, aturan yang sudah jelas itu memang terkadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Dari pengalaman Djoko, dia pernah menggunakan kapal menuju ke Kepulauan Seribu sekitar tiga bulan lalu menuju ke Pulau Tidung.
Menurut penilaiannya belum banyak pembenahan yang berarti pelayaran menuju pulau tersebut. ”Tiga bulan lalu saya ke Pulau Tidung. Ngeri-ngeri sedap. Memprihatinkan,” katanya.
Pembenahan itu bisa dimulai dari pembenahan tarif. Operator berlomba menawarkan tarif murah dengan mengorbankan standar dan kualitas operasi terutama kaidah kaidah keselamatan pelayaran.
”Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus mulai mengatur tarif yang wajar agar ada cukup pendapatan bagi operator untuk mengoperasikan layanan pelayaran dengan kualitas dan keselamatan yang lebih baik,” ujar dia.
Djoko mengungkapkan persoalan hampir serupa juga terjadi di Danau Toba. Dia menyebutkan setidaknya sudah tiga kali menyeberang melewati danau tersebtu. Terakhir kali pada Desember 2017 lalu. Sejauh pengamatan yang dia temukan ternyata memang pengawasan longgar. ”Inilah peluang bagi pemerintah membenahinya. Tidak hanya di Toba tapi seluruh Indonesia untuk ASDP,” tegas dia. (jun/lyn/bal/gus/ila)
