SBY: Periksa Ahok

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi unjuk rasa organisasi masyarakat (Ormas) Islam di depan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 4 November bakal terus terjadi bila aparat penegak hukum tidak mendengarkan protes masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama alias Ahok.

Protes masyarakat yang disampaikan sebenarnya rentetan protes yang sudah pernah disampaikan di sejumlah tempat. Puncak unjuk rasa pada Jumat pada 4 November 2016 dengan melibatkan puluhan ribu umat muslim dari berbagai daerah ke Istana Negara, Jakarta merupakan bagian akumulasi puncak tak tuntasnya penegakkan hukum dugaan penistaan agama terkait Surah Al Maidah ayat 51.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam temu pers, Rabu (2/11) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Ahok harus diproses hukum terkait dugaan penistaan agama Islam. Kalau itu dilakukan maka masyarakat yang menuntut keadilan tidak akan marah.

“Ayok kita kembali ke persoalan Pak Ahok Gubernur DKI Jakarta diduga melakukan penistaan agama. Seperti sistem hukum kita dugaan penistaan agama kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi, sudah ada preseden dan sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan. Ya Pak Ahok harus juga diproses secara hukum, jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law, itu nilai-nilai keadilan,” kata SBY.

SBY juga menambahkan, apabila tuntutan rakyat yang menuntut keadilan itu tidak didengar dan diabaikan, maka sampai lebaran kuda pun unjuk rasa tersebut akan terus ada. “Barang kali karena tuntutannya itu tidak didengar, nah kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin banyak juga unjuk rasa,” ujarnya.

Presiden ke-6 RI mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana. “Mari kita bikin mudah urusan ini jangan dipersulit. Sekali lagi mari kita bikin mudah. Mari kita kembali ke kuliah manajemen dan kembali ke metode penyelesaian persoalan. Itu semester satu yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan,” ajaknya.

Tak berhenti disitu, SBY juga menyatakan, bila ada info atau analisis intelijen menuduh seseorang, kalangan, parpol, menggerakkan aksi tersebut. Hal itu sama saja dengan memfitnah. “Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Komandonya media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” sebutnya.

Dia juga mengaku Sebelum pertemuan dan berbicara kepada publik melalui saluran media massa dan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto, ada banyak informasi yang sudah dikumpulkan.

“Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara,” ucapnya. “Sekali lagi, saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu,” kata SBY.

Saat dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, karena putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, SBY bertanya apa AHY mengancam keamanan nasional?
SBY berharap, Pilkada DKI Jakarta berlangsung secara adil dan sportif. Ia tak ingin ada pihak mana pun yang diistimewakan sehingga mendapat dukungan dari pihak yang berkuasa. “Saya ingatkan agar TNI, Polri dan BIN berlaku netral dalam pilkada ini,” kata SBY hingga tiga kali. (byu/dod)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi unjuk rasa organisasi masyarakat (Ormas) Islam di depan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 4 November bakal terus terjadi bila aparat penegak hukum tidak mendengarkan protes masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama alias Ahok.

Protes masyarakat yang disampaikan sebenarnya rentetan protes yang sudah pernah disampaikan di sejumlah tempat. Puncak unjuk rasa pada Jumat pada 4 November 2016 dengan melibatkan puluhan ribu umat muslim dari berbagai daerah ke Istana Negara, Jakarta merupakan bagian akumulasi puncak tak tuntasnya penegakkan hukum dugaan penistaan agama terkait Surah Al Maidah ayat 51.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam temu pers, Rabu (2/11) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Ahok harus diproses hukum terkait dugaan penistaan agama Islam. Kalau itu dilakukan maka masyarakat yang menuntut keadilan tidak akan marah.

“Ayok kita kembali ke persoalan Pak Ahok Gubernur DKI Jakarta diduga melakukan penistaan agama. Seperti sistem hukum kita dugaan penistaan agama kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi, sudah ada preseden dan sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan. Ya Pak Ahok harus juga diproses secara hukum, jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law, itu nilai-nilai keadilan,” kata SBY.

SBY juga menambahkan, apabila tuntutan rakyat yang menuntut keadilan itu tidak didengar dan diabaikan, maka sampai lebaran kuda pun unjuk rasa tersebut akan terus ada. “Barang kali karena tuntutannya itu tidak didengar, nah kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin banyak juga unjuk rasa,” ujarnya.

Presiden ke-6 RI mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana. “Mari kita bikin mudah urusan ini jangan dipersulit. Sekali lagi mari kita bikin mudah. Mari kita kembali ke kuliah manajemen dan kembali ke metode penyelesaian persoalan. Itu semester satu yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan,” ajaknya.

Tak berhenti disitu, SBY juga menyatakan, bila ada info atau analisis intelijen menuduh seseorang, kalangan, parpol, menggerakkan aksi tersebut. Hal itu sama saja dengan memfitnah. “Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Komandonya media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” sebutnya.

Dia juga mengaku Sebelum pertemuan dan berbicara kepada publik melalui saluran media massa dan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto, ada banyak informasi yang sudah dikumpulkan.

“Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara,” ucapnya. “Sekali lagi, saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu,” kata SBY.

Saat dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, karena putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, SBY bertanya apa AHY mengancam keamanan nasional?
SBY berharap, Pilkada DKI Jakarta berlangsung secara adil dan sportif. Ia tak ingin ada pihak mana pun yang diistimewakan sehingga mendapat dukungan dari pihak yang berkuasa. “Saya ingatkan agar TNI, Polri dan BIN berlaku netral dalam pilkada ini,” kata SBY hingga tiga kali. (byu/dod)