“Kita juga mau. Kalau nanti sudah ditertibkan langsung dikerjakan, jadi tidak lagi diduduki oleh warga. Itu saran kita. Tapi yang pasti dalam waktu dekat akan segera kita tertibkan bersama,” ujarnya.
Dari informasi yang diperoleh Sumut Pos, pembebasan lahan Sekolah Bina Darma sudah selesai dilakukan. Tinggal bangunan diatas lahan negara dan saluran air seperti pos Pemuda Pancasila dan beberapa pedagang tambal ban dan butut belum pindah. Begitu juga dengan utilitas PGN sudah selesai direlokasi, meski utilitas seperti PLN dan PDAM belum seutuhnya tuntas.
Selain kendala teknis, persoalan lemahnya koordinasi antara satker, pelaksana proyek dan stakholder terkait juga menambah kendala terhadap progres underpass.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamat Riadi, sebelumnya mengaku secara teknis tidak dapat memberikan jawaban konkrit perihal progres pengerjaan underpass. Pihaknya diakui dia hanya sebagai tim pendukung terhadap pembebasan lahan saja. “Kayak kemarin kita diminta buatkan surat ke bank buat pembayaran, kita buatkan. Paling ya sebatas itu saja koordinasinya,” katanya.
Menurutnya mekanisme pembayaran juga adanya di BBPJN dan satker terkait, sebab alokasi bersumber dari APBN. “Kalau mengenai progresnnya ditanyakan langsung saja ke Pak Irganda, selaku PPK 18-nya. Kami sifatnya hanya menunggu koordinasi mereka,” katanya. (prn/ila)
“Kita juga mau. Kalau nanti sudah ditertibkan langsung dikerjakan, jadi tidak lagi diduduki oleh warga. Itu saran kita. Tapi yang pasti dalam waktu dekat akan segera kita tertibkan bersama,” ujarnya.
Dari informasi yang diperoleh Sumut Pos, pembebasan lahan Sekolah Bina Darma sudah selesai dilakukan. Tinggal bangunan diatas lahan negara dan saluran air seperti pos Pemuda Pancasila dan beberapa pedagang tambal ban dan butut belum pindah. Begitu juga dengan utilitas PGN sudah selesai direlokasi, meski utilitas seperti PLN dan PDAM belum seutuhnya tuntas.
Selain kendala teknis, persoalan lemahnya koordinasi antara satker, pelaksana proyek dan stakholder terkait juga menambah kendala terhadap progres underpass.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamat Riadi, sebelumnya mengaku secara teknis tidak dapat memberikan jawaban konkrit perihal progres pengerjaan underpass. Pihaknya diakui dia hanya sebagai tim pendukung terhadap pembebasan lahan saja. “Kayak kemarin kita diminta buatkan surat ke bank buat pembayaran, kita buatkan. Paling ya sebatas itu saja koordinasinya,” katanya.
Menurutnya mekanisme pembayaran juga adanya di BBPJN dan satker terkait, sebab alokasi bersumber dari APBN. “Kalau mengenai progresnnya ditanyakan langsung saja ke Pak Irganda, selaku PPK 18-nya. Kami sifatnya hanya menunggu koordinasi mereka,” katanya. (prn/ila)
