Kendaraan melintas dan berusaha saling mendahului di perempatan Jalan Brigjend Katamso arah jalan AH Nasution Medan, Selasa (23/8). Perempatan jalan ini direncanakan akan dibangun under pass, karena sering terjadi kemacetan saat jam sibuk.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Underpass Titikunig yang melintasi wilayah Brigjen Katamso-Delitua akan dikebut pada bulan ini. Hal ini berdasarkan permintaan Wali Kota Medan termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).
“Pak wali kota juga sudah meminta pada kita untuk mengejar underpass itu pada Oktober ini mulai nampak (fisik, Red). Pak menteri juga berpesan pada kita agar itu segera dilaksanakan. Apalagi, sudah ada pemenang tender pelaksana proyek itu,” kata Ketua Tim Underpass Katamso dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumut Kariwanta Sembiring, Senin (3/10).
Kariwanta mengatakan, dalam kesempatan rapat di Kantor Wali Kota beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menekankan pentingnya pembangunan underpass di Medan serta diharapkan peran serta dinas terkait membantu Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional.
“Yang pasti bulan ini akan dimulai. Ya, seperti peletakan batu pertama atau pengerjaan fisiknya tahap awal akan terlihat. Itu harus. Kita sedang mempersiapkan semuanya,” ujarnya.
Mengenai waktu, Kariwanta tidak bisa memastikan kapan pastinya. Namun, dia dan tim yakin akan dimulai secepatnya dalam beberapa pekan kedepan.”Karena memang secara teknis, kita sudah siap semua. Tinggal masalah tanah dan aset PT PLN Kitsbu itu saja. Lalu, masalah utilitas itu saja yang juga belum sinkron. PT. PLN menyatakan bahwa mereka tidak punya dana untuk pemindahan utilitas yang berkaitan dan kena dampak pekerjaan underpass itu,” jelasnya.
Berkenaan soal biaya, pihaknya juga tidak bisa bertanggungjawab apalagi dalam prosesnya utilitas PLN ini tidak masuk dalam anggaran proyek underpass. Apalagi, saat ini, pihaknya juga terkena dampak efisiensi anggaran itu.
“Kita sendiri kena dampak efisiensi anggaran itu. PT PLN itu kan BUMN, masak mereka beralasan tidak punya anggaran buat itu. Ini kan untuk kebaikan dan kepentingan negara. Kita masih belum ada titik temu di utilitas PLN ini. Masih buntu,” sebut dia.
Sedangkan PT PGN yang juga BUMN, katanya, saat ini sudah siap memindahkan pipa gasnya di kawasan tersebut. Lalu, ada juga PDAM yang juga menyatakan siap memindahkan pipanya dari lokasi proyek itu.
“PT PLN itukan BUMN. PDAM saja, perusahaan daerah bisa. Di sini kita berharap pada pemerintah harus ada solusinya. Karena tidak bisa terus begini. Tidak akan usai. Masalah ini juga jadi catatan sendiri buat pak wakil wali kota dalam rapat sebelumnya. Beliau rencananya akan panggil PT PLN juga dalam rapat berikutnya,” pungkasnya.
Diketahui, sejak beberapa bulan lalu masalah ini sudah dibahas antara Balai Besar Jalan Nasional dan PT PLN. Namun tetap hingga kini belum menemui titik temu untuk relokasi utilitas listrik di dalam tanah yang kena dampak pembangunan underpass. Untuk masalah tanah dan aset PT PLN Kitsbu (Pembangkitan Sumatera Bagian Utara) sendiri yang kena dampak, dijanjikan perusahaan plat merah tersebut akan tuntas tahun ini. (prn/azw)
