Dia mengatakan, sudah saatnya kinerja tak profesional PDAM Tirtanadi selama ini dibiarkan begitu saja. Padian juga mempertanyakan penghargaan ISO 9000 yang didapat PDAM Tirtanadi soal manajemen mutu.
“Kita pertanyakan soal ISO 9000 yang diberikan kepada PDAM Tirtanadi, sementara kenyataan di lapangan pelayanannya masih begitu buruk. Ini masih salah satu contoh kasus yang kita temukan, belum lagi kasus lainnya. Dan saya rasa ganti rugi kerugian pelanggan atas kejadian ini harus diberikan,” katanya.
Dia mengakui juga, berdasarkan temuan di lapangan, petugas pencatat meteran air pelanggan PDAM Tirtanadi kerap tidak turun ke lapangan. Mereka hanya menduga-menduga. “Artinya berapa pemakaian air di bulan lalu itu yang dicatatkan ke bulan setelahnya. Akhirnya pelanggan tidak mendapatkan tagihan air yang faktual, tentu kalau berlebih akan terjadi kelebihan pembayaran pelanggan,” sebut Padian.
Menurutnya ada manajemen kontrol yang kebablasan dari direksi yang duduk di PDAM Tirtanadi. Padahal, masalah seperti ini paling sepele.“Tapi yang sepele ini malah yang menjadi masalah yang kerap terjadi di lapangan. Herannya lagi kejadian kesalahan pencatatan meter dan tidak turunnya petugas pencatat meteran ke rumah pelanggan seakan dibiarkan, saya tidak tahu mengapa,” tuturnya Padian heran.
Menurutnya, sengaja atau tidaknya masalah pencatatan meteran dan penagihan air pelanggan yang terjadi itu menunjukkan lemahnya supervisi dari kantor PDAM Tirtanadi pusat ke kantor cabang.
“Mereka (PDAM Tirtanadi,red) sudah sangat terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sehingga gugatan class action kepada manajemen Tirtanadi memang perlu, memang nilainya kecil tapi tidak bisa dibiarkan. Perlu adanya efek jera agar pelayanan perusahaan air minum ini berbenah,” pungkas Padian. (mag-1/ila)
Dia mengatakan, sudah saatnya kinerja tak profesional PDAM Tirtanadi selama ini dibiarkan begitu saja. Padian juga mempertanyakan penghargaan ISO 9000 yang didapat PDAM Tirtanadi soal manajemen mutu.
“Kita pertanyakan soal ISO 9000 yang diberikan kepada PDAM Tirtanadi, sementara kenyataan di lapangan pelayanannya masih begitu buruk. Ini masih salah satu contoh kasus yang kita temukan, belum lagi kasus lainnya. Dan saya rasa ganti rugi kerugian pelanggan atas kejadian ini harus diberikan,” katanya.
Dia mengakui juga, berdasarkan temuan di lapangan, petugas pencatat meteran air pelanggan PDAM Tirtanadi kerap tidak turun ke lapangan. Mereka hanya menduga-menduga. “Artinya berapa pemakaian air di bulan lalu itu yang dicatatkan ke bulan setelahnya. Akhirnya pelanggan tidak mendapatkan tagihan air yang faktual, tentu kalau berlebih akan terjadi kelebihan pembayaran pelanggan,” sebut Padian.
Menurutnya ada manajemen kontrol yang kebablasan dari direksi yang duduk di PDAM Tirtanadi. Padahal, masalah seperti ini paling sepele.“Tapi yang sepele ini malah yang menjadi masalah yang kerap terjadi di lapangan. Herannya lagi kejadian kesalahan pencatatan meter dan tidak turunnya petugas pencatat meteran ke rumah pelanggan seakan dibiarkan, saya tidak tahu mengapa,” tuturnya Padian heran.
Menurutnya, sengaja atau tidaknya masalah pencatatan meteran dan penagihan air pelanggan yang terjadi itu menunjukkan lemahnya supervisi dari kantor PDAM Tirtanadi pusat ke kantor cabang.
“Mereka (PDAM Tirtanadi,red) sudah sangat terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sehingga gugatan class action kepada manajemen Tirtanadi memang perlu, memang nilainya kecil tapi tidak bisa dibiarkan. Perlu adanya efek jera agar pelayanan perusahaan air minum ini berbenah,” pungkas Padian. (mag-1/ila)
