Disinggung mengenai keterlambatan gaji di Sekretariat DPRD Medan, Sulpan mengakui hal itu disebabkan kesalahan dari pihak bersangkutan. “Kalau mereka cepat mengajukan, maka langsung kita proses. Tidak mungkin lama-lama. Karena kemarin pun seluruh bendahara dinas datang mengurus pembayaran gaji pegawainya, dan semua kita akomodir,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat tidak mengetahui persis persoalan ini. Diakuinya bahwa urusan pembayaran gaji merupakan tugas bendahara. “Sejauh ini bendahara belum ada laporan sama saya. Mungkin aja udah gak ada lagi masalah,” katanya.
Saat ditanya apakah gajinya sudah masuk? Renward dengan enteng mengatakan bahwa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya dipegang oleh istri. “Kalau itu saya tidak tahu, soalnya ATM saya sama istri,” katanya seraya tertawa.
Diberitakan sebelumnya, Pemko Medan tampak tak ingin disalahkan soal terlambatnya gaji pegawai dan anggota dewan. Pemko menilai bahwa kenapa gaji tersebut terhambat disalurkan, lebih dikarenakan keterlambatan permohonan dari Sekretariat DPRD Medan sendiri.
Kepala BPKD Setdako Medan, Irwan Ritonga mengatakan, tidak ada persoalan mengenai APBD maupun kas Pemko untuk mengakomodir gaji di seluruh instansi. “Uangnya ada dan tersedia. Tidak ada persoalan karena hasil evaluasi APBD dari provinsi belum turun,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (5/1).
Menurutnya kenapa di Sekretariat DPRD Medan belum tertampung anggaran, karena keterlambatan dari mereka sendiri. “Itu kesalahan mereka. Artinya mereka tidak cerdas. Padahal tahun lalu tidak begitu,” katanya. Irwan juga mengatakan, gaji di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan sudah dibayarkan. “Kalau (SKPD) sudah aman, tidak ada masalah,” katanya.
Untuk proses pembayaran gaji pegawai maupun honorer ini, kata Irwan, menjadi tanggung jawab dari SKPD masing-masing. “Kalau SKPD sudah memprosesnya kepada kita, kita langsung keluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), karena hal itu merupakan domain masing-masing,” pungkasnya. (prn/rbb)
