Ia mengaku, aksi yang bakal dilakukan para pedagang nantinya dengan perkiraan jumlah massa mencapai ribuan, tidak mendatangi kantor Wali Kota Medan. Melainkan, ke gedung Gubernur Sumut. “Aksi nantinya akan langsung ke tingkat I. Sebab, kalau ke tingkat II lagi tak ada guna,” ucapnya.
Menurut Erwina, persoalan ini sudah mendesak dan gubernur harus turun tangan. Karena, ada sekitar 700 lebih pedagang yang menggantungkan hidupnya dari pasar itu. “DPRD Medan juga sama saja, hanya omong besar. Kalau sudah tahu kondisinya seperti ini, jangan diam aja. Seharusnya, sebagai wakil rakyat melakukan suatu upaya agar pasar itu segera dibangun lagi,” cetusnya.
Ditegaskan dia, ancaman yang dilontarkan ini bukan sekadar bualan saja. Namun, ini benar-benar akan dibuktikan dan tinggal tunggu tanggal mainnya. “Lihat saja nanti kita buktikan dan ini tidak main-main. Sebab, sudah setahun kami terombang-ambing dan harus berjualan di pinggir jalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyampaikan, rencana revitalisasi Pasar Kampung Lalang masih dikonsultasikan dengan LKPP. “Sedang dikonsultasikan ke LKPP. Jadi, saat ini kita sedang menunggu keputusan (LKPP) seperti apa dan bagaimana nantinya,” kata Akhyar.
Menurut Akhyar, setelah putusan LKPP keluar nanti akan tahu bagaimana model yang akan dibangun. Namun demikian, direncanakan tahun ini tetap dibangun dan anggarannya akan ditampung pada APBD tahun 2018. “Dari keputusan LKPP itulah kita siapkan anggarannya,” ujar dia.
Untuk diketahui, sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam RDP lintas komisi beberapa waktu lalu, seharusnya 30 hari pertama terhitung 24 Desember 2017 progres kerjanya harus mencapai minimal 30 persen. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan yang tidak diketahui. Bahkan, PT Budi Mangun KSO sudah meninggalkan lokasi proyek sebelum masa kontrak habis pada 24 Maret 2018.
Belakangan, Pemko Medan tidak menampung anggaran revitalisasi Pasar Kampung Lalang di APBD 2018. Alasannya, Pemko menganggap proyek senilai Rp26 miliar tersebut bermasalah sembari menunggu audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (ris/ila)
