MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan tanpa melanggar koridor hukum, akan memberikan penilaian positif kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Dengan begitu, masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya untuk memimpin Sumatera Utara.
“Pada dasarnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan ini. Bila proyek infrastruktur senilai Rp2,7 triliun ini berhasil, tentu masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumut ke depan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7/2022).
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada gubernur, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang berat yang harus dipikul gubernur untuk sisa satu tahun anggaran berikutnya. Dalam pendapat akhir yang dibacakan saat rapat paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan jug mengingatkan kepada gubernur terkait empat hal.
Pertama, dari hasil temuan Tim Panitia Khusus DPRD Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2021 ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang serampangan dan mangkrak. “Ini harus menjadi perhatian serius gubernur,” tegasnya.
Kedua, temuan tim panitia khusus tentunya terkait dengan tindakan indisipliner dan tidak loyalnya pelaksana anggaran di lapangan terhadap komitmen saudara gubernur untuk membawa Sumatera Utara bermartabat. “Hal ini juga harus menjadi perhatian serius saudara gubernur, kami ingatkan lagi bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi,” katanya.
Ketiga, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam kondisi tidak dalam situasi yang baik. Dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum sidang di lingkungan DPRD Sumut maupun di hadapan masyarakat, sikap Fraksi PDI Perjuangan tegas menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan anggaran tahun jamak senilai Rp2,7 triliun.
“Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut tidak goyah walau mendapat kritik dari berbagai pihak. Kami bersyukur dan salut kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut,” tegasnya lagi.
Keempat, Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik, sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan.
“Sesungguhnya masyarakat Sumatera Utara tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah Rp2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan beberapa pihak. Masyarakat Sumatera Utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin saudara Gubernur Bapak Edy Rahmayadi menjadi baik dan bermartabat,” pungkasnya. (adz)
