SUMUTPOS.CO – Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan datang ke Sumut membawa misi percepatan implementasi proyek Badan Otorita Danau Toba di kawasan Sinisa, Tobasa, seluas 605 hektar (Ha). Selain target optimalisasi pengelolaannya, juga disinggung soal penataan Keramba Jaring Apung (KJA) yang terus jadi persoalan.
Dengan mengejar optimalisasi pengelolaan lahan otorita dan faktor pendukung proyek strategis nasional, Luhut berharap tahun ini penggunaan lahan seluar 605 Ha yang dikelola Badan Otorita Danau Toba, dapat segera dituntaskan. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) dengan agenda pembahasan perkembangan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional, Danau Toba di kantor Badan Otorita Danau Toba, Medan, Jumat (6/10).
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sumut Dr H Tengku Erry Nuradi, Wagub Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo dan sejumlah unsur SKPD Sumut.
“Jadi nanti masalah penggunaan lahan 605 Ha itu tahun ini kita harapkan dapat selesai terutama terkait dengan proses Amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan). Ini harus kita percepat. Saat ini sudah ada lima investor dari Singapura, Tiongkok, Jepang dan Korea yang bersedia membangun hotel, convention centre dan golf disana,” ujar Luhut.
Luhut juga menyebutkan, dari 605 Ha luas lahan otoritatif BPODT, yang akan digunakan atau dibangun hanya 50 persen atau sekitar 300 Ha. Sementara di luar itu, akan digunakan sebagai fungsi hutan.
“Untuk lahan kebun bunga hingga saat ini masih dalam proses, dan kita harapkan awal tahun depan juga harus sudah selesai, lokasinya juga kita harapkan tidak jauh dari airport,” katanya.
Begitu juga dengan sektor pendukung pengembangan kawasan otorita Danau Toba seperti pembangunan infrastruktur, disampaikan Luhut bahwa dalam waktu dekat, Selasa (10/10), operasional Jalan Tol Kualanamu-Sei Rampah akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Dukungan pengembangan lainnya yakni rencana beroperasinya Bandara Silangit sebagai bandara internasional yang akan dimulai 28 Oktober mendatang. Begitu juga akses jalan umum sepanjang 60 km menuju kawasan otoritatif, akan digenjot.
“Jalan tol Medan-Tebingtinggi nanti akan kita lanjutkan hingga ke Parapat, begitu juga jalur kereta api juga kita harapkan dapat dibangun hingga Parapat,” terang Luhut yang mengharapkan seluruh stakeholder di Sumut bersinergi agar berbagai proses dapat dijalankan dengan cepat.
Sedangkan soal Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih menuai persoalan baik lingkungan maupun sosial masyarakat, Luhut mengaku pihaknya masih menunggu hasil kajian terhadap Danau Toba, oleh World Bank.
“Jadi sekarang kita masih menunggu hasil kajiannya dari World Bank, sehingga nanti kita akan tahu berapa banyak jumlah keramba di sana, berapa keramba yang dibolehkan hingga di lokasi-lokasi mana saja yang dibolehkan. Hal ini sangat penting karena ini terkait dengan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” jelas Luhut.
Sementara Gubernur Sumut Dr Ir HT Erry Nuradi mengatakan, dari rapat tersebut menunjukkan sudah banyak kemajuan seperti proses administrasi, proses Amdal dan pembahasan kawasan lainnya. “Jadi sesuai keinginan kita, kawasan otorita Danau Toba itu seluas 605 ha, namun yang mendapatkan rekomendasi hanya 386 ha, selebihnya tetap menjadi hutan lindung. Begitu pun, ini sebenarnya sudah lebih luas dari Nusa Dua Bali yang hanya 260 ha,” ujar Erry.
Terkait usulan Buapti Taput untuk lahan tambahan taman bunga seluas 254 Ha lanjut Erry, yang diberikan rekomendasi hanya 81 Ha, sebab yang lainnya lahannya masih berada di hutan lindung. Begitu juga untuk lahan taman bunga di Humbang Hasundutan seluas 1.564 Ha, yang disetujui seluaa 533 ha. “Jadi kalau kita lihat luas lahan untuk otorita Danau Toba ini ada sekitar 1.000 an Ha,” jelas Erry.
Karena itu kata Erry, saat ini yang dipercepat adalah proses administrasi terkait amdal dan lainnya. “Untuk proses Amdal Sibisa ditargetkan akan selesai akhir Oktober ini, selanjutnya proses administrasi tahapan pembangunan dan investor sudah bisa membangun daerah tersebut sesuai dengan master plannya,” terangnya.
