MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penetapan tapal batas Kota Medan dinilai penting mengingat perkembangan penduduk yang kian dinamis. Untuk itu perlu secepatnya diwujudkan dengan berkoordinasi intens bersama pemangku kewajiban lain, seperti Pemkab Deliserdang dan Pemerintah Provinsi Sumut.
“Kami mendorong Pemko Medan dapat memediasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait itu, sehingga tapal batas Kota Medan bisa segera terwujud,” kata Penasehat Fraksi Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu kepada Sumut Pos, Minggu (9/10).
Menurutnya, selama ini tapal batas yang digunakan sebagai tanda adalah sungai. Di mana antara wilayah Medan dan Deliserdang sejak dahulu identik dipisahkan sesuai aliran sungai yang ada. Namun kini, seiring perkembangan lingkungan dan jumlah penduduk hal tersebut tampak tak berlaku lagi.
“Kondisi riil saat ini, jalur sungai justru telah berbelok-belok. Nah, mana lagi batas wilayah antara Medan dan Deliserdang? Warga justru patok memakai tiang sebagai tanda batasnya. Kita miris melihatnya begitu,” ujarnya.
Di sisi lain, kata legislator Dapil II ini, cakupan lingkungan sesuai perkembangan penduduk yang ada, sudah tidak sebanding lagi. Artinya, perlu dilakukan pemekaran wilayah dalam satu lingkungan agar aparatur setempat dapat memberi pelayanan yang baik kepada setiap warga.
“Bahkan ada yang harus naik angkot (kendaraan umum, Red) untuk bertemu kepala lingkungannya. Kasihan kan melihat masyarakat kesulitan seperti itu. Belum lagi warga keperluan mendadak dan sangat urgen,” bilangnya.
Untuk itu Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, tambah Burhan, mendukung penuh upaya tapal batas yang sebelumnya pernah dibicarakan Pemko Medan dengan stakeholder yang ada.
“Ini sangat perlu sekali menurut kami, sehingga ke depan penataan wilayah antara kita (Medan) dan Deliserdang bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
