Dia menjelaskan, koordinasi yang mereka lakukan dengan pihak Kemenkum HAM dan Pemkab Batubara beberapa waktu lalu yakni untuk menindaklanjuti hasil koordinasi tingkat pimpinan mereka yang menyepakati adanya perekaman data para penghuni lapas untuk memroleh e-KTP maupun suket. Namun hingga saat ini belum seluruh penghuni LP Labuhan Ruku yang sudah melakukan rekam data.
“Kalau kami kewenangannya hanya sampai pada mendata dan memverifikasi siapa yang memenuhi syarat ikut memilih. Karena perekaman data mereka itu ada pada pemerintah daerah,” sebutnya.
Selain 555 penghuni lapas yang berstatus warga Batubara, beberapa penghuni lapas lain yang berstatus warga Sumut namun dari luar Batubara, juga banyak yang menghuni LP tersebut. Data mereka yang terus berubah-ubah karena kebijakan dari pihak Kemenkumham dalam hal penempatan napi baru maupun pindahan membuat jajaran KPU Batubara nantinya akan memfasilitasi suara mereka dengan dasar kepemilikan fomulir A5 atau formulir pindah memilih.
Tantangan Berat
Sementara KPU Simalungun menghadapi tantangan berat dalam distribusi logistik pemungutan suara Pilgubsu. Kendala geografis menjadi faktor yang harus disiasati oleh KPU Simalungun. Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik menuturkan, di wilayah mereka ada 4 kecamatan dengan 5 TPS yang harus ditempuh dengan menyebrang danau. “Karena itu distribusinya mulai H-3 atau 2,” katanya, Jumat (8/6).
Diakuinya, cakupan wilayah kerja mereka cukup luas. Ada daerah yang jaraknya sampai 200 KM dari pusat kabupaten. Wilayah mereka juga bahkan ada yang berdekatan langsung sejumlah kabupaten/kota lain seperti Siantar, Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, Karo, hingga Tobasa. “Wilayahnya jauh-jauh jadi memang perlu disiasati,” ungkapnya seraya menyebut pihaknya menerima sebanyak 622.838 surat suara, tersebar di 1685 TPS dan 49 di antaranya rusak.
Bila Simalungun menghadapi kesulitan geografis, tidak begitu halnya dengan Siantar, yang merupakan tetangga terdekat. Siantar hanya membutuhkan waktu satu hari untuk mendistribusikan logistik surat suara. “Tidak ada kendala geografis. Kita akan distribusikan logistik di H-1,” kata Ketua KPU Siantar Mangasitua Purba.
Anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik yang turut dalam rombongan ke Siantar-Simalungun, mengatakan, monitoring ini mereka lakukan dalam rangka mengecek distribusi logistik yang telah mereka lakukan. “Kesulitan-kesulitan ini yang perlu diketahui,” katanya. (prn/azw)
