32 C
Medan
Wednesday, May 22, 2024

Pengungsi Erupsi Sinabung 7 Tahun Dibiarkan Menderita

Foto: Solideo/Sumut Pos
Ribuan pengungsi erupsi Gunung Sinabung dari empat desa melakukan aksi di Gedung DPRD Kabupaten Karo, Senin (11/9). Mereka ‘menculik’ sejumlah anggota dewan untuk ikut serta menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka ke Kantor Bupati Karo.

Massa juga sempat geram karena setengah jam berorasi, tak ada satu pun anggota DPRD Karo yang datang menemui mereka. “Mana kalian, keluar kalian.  Jangan hanya suara kami saja kalian perlukan, perjuangan kalian untuk rakyat nihil,” teriak orator diikuti kecaman warga yang menyebut para anggota DPRD Karo cacingan.

Para wakil rakyat itu baru menunjukkan batang hidungnya saat warga pengungsi mengancam menerobos masuk ke gedung DPRD. Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti didampingi wakilnya, Inolia dan sejumlah anggota DPRD seperti Jhon Karya Sukatendel, Onasis Sitepu, dan Jidin Ginting akhirnya bersedia menemui pengunjuk rasa. Kehadiran para wakil rakyat itu langsung menuai kecaman pedas dari warga pengungsi.

” Dimana hati nuranimu para wakil rakyat? Kau tak peduli dengan penderitaan kami. Kalian hanya bisa jual janji manis. Kenapa kalian hanya diam saja melihat penderitaan dan hak-hak kami dirampas selama 7 tahun. Nggak kasihan kalian melihat anak-anak kami ini, mereka juga berhak hidup normal,”  teriak massa.

Karena tak bisa memberi solusi apa pun, massa akhirnya memaksa Ketua DPRD Karo Nora Else dan para anggota dewan lainnya untuk ikut bersama mereka mendatangi kantor Bupati Karo. “Kalau kalian memang peduli, ayo kita sama-sama ke kantor bupati. Jangan hanya mau enaknya saja,” paksa massa. Karena terus didesak dan untuk menghindari anarkis massa, para wakil rakyat itu akhirnya bersedia ikut dengan warga ke kantor Bupati Karo. “Ayo kita sama-sama ke kantor bupati,” kata Nora.

Setelah sepakat, massa dan para anggota dewan bersama-sama melakukan longmarch ke kantor bupati. Aksi warga ini sempat memacetkan sepanjang Jalan Veteran Kabanjahe. “Maaf untuk para warga pengguna jalan, mengertilah akan keadaan kami, kami hanya menuntut hak kami yang sudah 7 tahun dirampas,” kata orator aksi.

Setelah menempuh berjalan kaki sekitar 4 km, massa pengungsi dan para anggota dewan akhirnya tiba di depan kantor bupati. Kedatangan mereka disambut ratusan petugas gabungan yang meliputi polisi dan Satpol PP. Keinginan massa untuk masuk ke halaman kantor bupati mendapat hadangan dari petugas. Alhasil, massa akhirnya menggelar orasi di depan gerbang kantor bupati.

Dalam orasinya,massa juga menuntut kejelasan akan nasib mereka pada Bupati Karo. Mereka mendesak Pemkab Karo segera merelokasi mereka dari pengungsian. “Kami tak mau lagi tinggal di posko, kosongkan semua posko pengungsian. Indonesia sudah 72 tahun merdeka, kenapa kami masih tinggal di posko penampungan. Apa bedanya kami dengan warga lain? Kami juga berhak hidup normal,” teriak massa sembari meneriaki Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Dalam kesempatan itu, massa juga menuntut pencairan sewa rumah dan lahan yang telah dijanjikan Pemkab Karo sebelumnya, percepatan relokasi tahap ke III, biaya pendidikan anak sekolah, dan pembebasan lahan pengungsi di jalan tembus Karo-Langkat.

Foto: Solideo/Sumut Pos
Ribuan pengungsi erupsi Gunung Sinabung dari empat desa melakukan aksi di Gedung DPRD Kabupaten Karo, Senin (11/9). Mereka ‘menculik’ sejumlah anggota dewan untuk ikut serta menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka ke Kantor Bupati Karo.

Massa juga sempat geram karena setengah jam berorasi, tak ada satu pun anggota DPRD Karo yang datang menemui mereka. “Mana kalian, keluar kalian.  Jangan hanya suara kami saja kalian perlukan, perjuangan kalian untuk rakyat nihil,” teriak orator diikuti kecaman warga yang menyebut para anggota DPRD Karo cacingan.

Para wakil rakyat itu baru menunjukkan batang hidungnya saat warga pengungsi mengancam menerobos masuk ke gedung DPRD. Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti didampingi wakilnya, Inolia dan sejumlah anggota DPRD seperti Jhon Karya Sukatendel, Onasis Sitepu, dan Jidin Ginting akhirnya bersedia menemui pengunjuk rasa. Kehadiran para wakil rakyat itu langsung menuai kecaman pedas dari warga pengungsi.

” Dimana hati nuranimu para wakil rakyat? Kau tak peduli dengan penderitaan kami. Kalian hanya bisa jual janji manis. Kenapa kalian hanya diam saja melihat penderitaan dan hak-hak kami dirampas selama 7 tahun. Nggak kasihan kalian melihat anak-anak kami ini, mereka juga berhak hidup normal,”  teriak massa.

Karena tak bisa memberi solusi apa pun, massa akhirnya memaksa Ketua DPRD Karo Nora Else dan para anggota dewan lainnya untuk ikut bersama mereka mendatangi kantor Bupati Karo. “Kalau kalian memang peduli, ayo kita sama-sama ke kantor bupati. Jangan hanya mau enaknya saja,” paksa massa. Karena terus didesak dan untuk menghindari anarkis massa, para wakil rakyat itu akhirnya bersedia ikut dengan warga ke kantor Bupati Karo. “Ayo kita sama-sama ke kantor bupati,” kata Nora.

Setelah sepakat, massa dan para anggota dewan bersama-sama melakukan longmarch ke kantor bupati. Aksi warga ini sempat memacetkan sepanjang Jalan Veteran Kabanjahe. “Maaf untuk para warga pengguna jalan, mengertilah akan keadaan kami, kami hanya menuntut hak kami yang sudah 7 tahun dirampas,” kata orator aksi.

Setelah menempuh berjalan kaki sekitar 4 km, massa pengungsi dan para anggota dewan akhirnya tiba di depan kantor bupati. Kedatangan mereka disambut ratusan petugas gabungan yang meliputi polisi dan Satpol PP. Keinginan massa untuk masuk ke halaman kantor bupati mendapat hadangan dari petugas. Alhasil, massa akhirnya menggelar orasi di depan gerbang kantor bupati.

Dalam orasinya,massa juga menuntut kejelasan akan nasib mereka pada Bupati Karo. Mereka mendesak Pemkab Karo segera merelokasi mereka dari pengungsian. “Kami tak mau lagi tinggal di posko, kosongkan semua posko pengungsian. Indonesia sudah 72 tahun merdeka, kenapa kami masih tinggal di posko penampungan. Apa bedanya kami dengan warga lain? Kami juga berhak hidup normal,” teriak massa sembari meneriaki Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Dalam kesempatan itu, massa juga menuntut pencairan sewa rumah dan lahan yang telah dijanjikan Pemkab Karo sebelumnya, percepatan relokasi tahap ke III, biaya pendidikan anak sekolah, dan pembebasan lahan pengungsi di jalan tembus Karo-Langkat.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/