PERSOALAN banjir dan banjir rob yang terus menghantui masyarakat di kawasan Medan Utara. Khususnya Medan Labuhan dan Medan Belawan, mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Hasyim.
Menurut Hasyim, persoalan banjir di kawasan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui pengerukan drainase atau pembangunan infrastruktur secara parsial. Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh sistem pengendalian banjir yang telah dibangun, termasuk kolam retensi dan infrastruktur penahan banjir rob.
Hasyim mempertanyakan efektivitas kolam retensi yang dibangun Pemerintah Kota Medan pada periode sebelumnya. Infrastruktur tersebut sejak awal diharapkan mampu menampung limpasan air hujan dan mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.
Namun, dalam praktiknya, keberadaan kolam retensi dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Banjir masih terjadi di sejumlah kawasan Medan Utara ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
“Kolam retensi itu harus dievaluasi kembali. Kita harus melihat apakah kapasitasnya memang sesuai dengan kebutuhan, bagaimana sistem keluar-masuk airnya, dan apakah pemeliharaannya berjalan dengan baik,” ujar Hasyim saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Karena itu, apa bila sebuah kolam retensi tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana peruntukannya, pemerintah tidak boleh membiarkannya begitu saja.
“Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak berfungsi maksimal. Kalau memang ada persoalan teknis, harus segera diperbaiki. Kalau kapasitasnya tidak lagi memadai, harus dikaji bagaimana pengembangannya,” katanya.
Hasyim menilai evaluasi terhadap kolam retensi juga harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melihat kondisi fisik kolam. Pemerintah perlu memeriksa sistem drainase yang mengalirkan air menuju kolam, kapasitas tampungan, pompa apabila tersedia, hingga saluran pembuangan air setelah hujan.
Menurut Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumatera Utara (Sumut) tersebut mengatakan pengendalian banjir merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan. Kolam retensi tidak akan bekerja maksimal apabila saluran drainase menuju lokasi tersebut bermasalah atau kapasitas pembuangan air tidak mampu mengimbangi volume air yang masuk.
“Tidak bisa kita hanya membangun kolam retensi kemudian persoalan dianggap selesai. Semua sistemnya harus terintegrasi, mulai dari drainase, parit, kolam retensi sampai dengan saluran pembuangan air,” jelasnya.
Selain persoalan banjir akibat curah hujan, Hasyim juga menyoroti ancaman banjir rob yang berulang kali terjadi di kawasan Medan Belawan.
Menurutnya, karakteristik Medan Utara yang berada di kawasan pesisir membuat wilayah tersebut menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Selain limpasan air hujan, masyarakat juga harus berhadapan dengan naiknya air laut yang masuk ke kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan itupun mengatakan, pembangunan benteng penahan rob sebenarnya telah menjadi salah satu usulan penanganan yang disampaikan Pemerintah Kota Medan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, realisasinya hingga kini dinilai belum maksimal.
“Masalah rob di Belawan ini sudah berlangsung lama. Artinya, penanganannya juga tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus ada benteng rob yang dibangun secara komprehensif dan terintegrasi,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Pemko Medan dan Pemprov Sumut, kata dia, harus bersama-sama memperjuangkan kebutuhan infrastruktur tersebut kepada pemerintah pusat.
“Pemko dan Pemprov harus duduk bersama. Kalau memang membutuhkan kewenangan dan anggaran pemerintah pusat, ya harus sama-sama melobi ke pusat. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi rob setiap tahun tanpa solusi yang permanen,” tegasnya.
Menurut Hasyim, pembangunan benteng rob juga harus disesuaikan dengan kondisi kawasan pesisir Medan Utara. Infrastruktur tersebut harus dirancang berdasarkan kajian teknis sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan permukiman dan fasilitas umum yang berada di wilayah rawan rob.
Hasyim juga mengkritisi kondisi pembangunan di Medan Utara yang dinilainya belum menunjukkan perubahan signifikan selama bertahun-tahun.
Ia menyebut, meski pun telah terjadi pergantian kepemimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kota, persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Medan Utara masih relatif sama.
“Kita sangat prihatin dan miris melihat kondisi Medan Utara. Sudah berganti-ganti kepemimpinan, mulai dari presiden, gubernur sampai wali kota, tetapi masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang sama, terutama banjir, rob, jalan dan drainase,” ungkapnya.
Menurut dia, Medan Utara seharusnya mendapat perhatian lebih karena kawasan tersebut memiliki posisi strategis bagi perekonomian Kota Medan dan Sumatera Utara.
Aktivitas pelabuhan, industri, perdagangan serta mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan Medan Utara sebagai salah satu kawasan penting. Namun, kondisi infrastruktur yang belum memadai justru dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
“Medan Utara ini kawasan yang sangat strategis. Ada Belawan, ada kawasan industri, ada aktivitas ekonomi yang sangat besar. Tetapi kalau infrastrukturnya tidak dibenahi, tentu masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” katanya.
Hasyim juga menyinggung pembangunan jalan dan drainase yang hingga kini masih berjalan lambat. Ia menyebut sejumlah usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD masih belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
Padahal, menurutnya, usulan tersebut berasal langsung dari kebutuhan masyarakat yang setiap hari menghadapi persoalan infrastruktur.
“Banyak titik yang kita usulkan melalui reses belum tersentuh. Kita turun ke lapangan, masyarakat menyampaikan kebutuhan mereka, tetapi realisasinya masih sangat lambat,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan tidak hanya terjadi pada jalan, tetapi juga menyangkut parit dan drainase yang kondisinya banyak mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat memperburuk banjir ketika hujan deras turun dalam waktu yang cukup lama.
“Parit-parit banyak yang penuh sedimentasi. Kalau paritnya dangkal dan salurannya tidak lancar, bagaimana air mau cepat mengalir? Ini persoalan yang harus ditangani secara serius,” katanya.
Hasyim meminta pemerintah melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdasarkan proyek yang tersedia, tetapi berdasarkan tingkat kebutuhan dan risiko di lapangan.
Lebih lanjut, Hasyim menegaskan penanganan Medan Utara membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan. Pemko Medan dan Pemprov Sumut diminta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia mengingatkan setiap pemerintah memiliki kewenangan masing-masing yang harus dijalankan secara optimal.
“Pemko dan Pemprov harus menjalankan porsinya masing-masing. Yang menjadi kewenangan kota harus segera ditangani, begitu juga yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau membutuhkan pemerintah pusat, maka harus diperjuangkan bersama,” tandasnya.
Menurut Hasyim, persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan lambannya penanganan infrastruktur. Sebab, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan siapa yang memiliki kewenangan ketika mereka menghadapi banjir.
“Masyarakat tidak mau tahu ini kewenangan siapa ketika rumah mereka kebanjiran. Yang mereka butuhkan adalah solusi. Karena itu, pemerintah harus hadir dan mencari jalan keluarnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan Medan Utara, tidak hanya ketika banjir dan rob terjadi, tetapi melalui program jangka panjang yang terencana.
“Jangan hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi. Harus ada perencanaan jangka panjang. Bagaimana drainasenya, bagaimana kolam retensinya, bagaimana benteng robnya, jalan dan infrastrukturnya. Semua harus direncanakan secara terintegrasi,” pungkas Hasyim.
Hasyim menilai, apabila pembangunan dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh pihak sesuai kewenangannya, persoalan banjir dan rob di Medan Utara secara bertahap dapat dikurangi.
Ia juga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan tersebut tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman dan layak bagi masyarakat Medan Utara.(san/azw)
