MEDAN- Pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh Polrestabes Medan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Medan. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta bergerak cepat mengatasi kelangkaan solar yang dinilai mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, H. Kasman Marasakti Lubis, menilai langkah cepat aparat kepolisian membongkar dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di salah satu SPBU di Kota Medan merupakan bentuk komitmen dalam melindungi hak masyarakat terhadap distribusi energi bersubsidi.
“Fraksi PKS mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Medan yang berhasil membongkar praktik dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di salah satu SPBU Kota Medan,” ujar Kasman, Minggu (12/7/2026).
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan solar bersubsidi di tengah masyarakat.
Karena itu, Kasman meminta Pemerintah Kota Medan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi solar kembali normal.
Ia mengungkapkan, kelangkaan solar saat ini mulai dirasakan sejumlah kalangan, terutama nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pendapatan nelayan hingga pasokan hasil tangkapan.
Kasman menegaskan, persoalan distribusi BBM tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Sebab, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus diperkuat agar tepat sasaran dan tidak kembali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Minta Tambah Stok Pertalite Subsidi
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, mendesak PT. Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara untuk menambah stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite. Hal itu dikatakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut sebagai bentuk sikap dirinya melihat fenomena masih sulitnya masyarakat mendapatkan akses pasokan BBM subsidi jenis pertalite.
 Ia mengaku, masyarakat kerap berkeluh kesah jika pada sore hari, mayoritas tempat pengisian BBM atau SPBU kerap mengalami kehabisan stok pertalite. Akibatnya, ia menyampaikan bahwa masyarakat terpaksa mengisi BBM non subsidi jenis Pertamax.
Menurutnya, ketersediaan pasokan BBM subsidi merupakan salah satu fondasi utama masyarakat dalam melaksnakan aktivitasnya. Hal itu menjadi bagian penting di tengah mahalnya harga BBM lainnya seperti Pertamax senilai Rp16.250 perliter.
Selain itu, ia mengungkapkan jika ketersediaan stok pertalite ada, antrean mengularpun kerap terjadi di beberapa titik SPBU yang ada di Kota Medan. Ia menilai hal tersebut cukup membuat masyarakat membuang waktu banyak dalam antrian tersebut. (map/ila)
