Infrastruktur
Soal infrastruktur bagi kaum disabilitas, Eramas mengaku prihatin dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap penyandang difabel. Bahkan disejumlah tempat-tempat dan fasilitas publik masih mengabaikan hak-hak para penyandang disabilitas. “Kita lihat bahwa saat ini masih hak-hak saudara kita penyandang disabilitas masih terabaikan. Untuk itu Eramas akan memperjuangkan hak-hak ini khususnya di tempat-tempat pelayanan publik yang ramah untuk saudara-saudara kita ini. Salah satunya mendorong terbentuknya Perda (peraturan daerah),” ujar Ijeck menjawab pertanyaan Sihar Sitorus.
Mendengar jawaban itu, Sihar coba menjelaskan bahwa persoalan disabilitas telah diatur dalam UU Nomor 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Namun Ijeck mengatakan, kenyataan di lapangan hak-hak disabilitas kerab terabaikan. “Betul sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Tapi fakta dilapangan belum terlaksana di daerah. Kita harus punya komitmen dan bukan sebatas wacana. Kita meliat tempat kumpul mereka saja tidak ada,” terangnya.
Melihat kondisi tersebut, lanjut Ijeck, Eramas bertekad akan dapat menjawab persoalan yang ada. Termasuk juga membuka pusat-pusat pelatihan agar para penyandang disabilitas bisa berkompetisi dalam menenuhi kehidupannya dengan masyarakat yang secara fisik lebih sempurna. “Pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat termasuk menfasilitasi tempat-tempat pelatihan bagi saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sesempurna kita,” katanya.
Sihar tampak diplomatis saat ditanya sikap soal isu pemekaran wilayah yang kembali ditanyakan Ijeck pada sesi saling menanggapi Cawagubsu, yakni Kepulauan Nias. Bahkan Ijeck sampai mengulang dua kali pertanyaan terkait sikap Sihar soal pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
“Kita memang tau kalau ada aturan yang ditetapkan untuk jadi provinsi. Tapi yang saya tanyakan apakah Bang Sihar setuju atau tidak itu yang ingin kami tau,” ujar Ijeck. “Pembentukan provinsi baru ktu ada aturannya,” katanya singkat.
Tak hanya itu, di sesi ini juga tampak masih sengit dimana Ijeck kembali meminta tanggapan Sihar soal praktek ijon yang mencekik petani di Sumut. Sayang, Sihar tak menjawab soal ijon itu. Dia memilih menjawab soal ketahanan pangan yang harus sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sebelumnya saat memberi sambutan, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengajak seluruh masyarakat Sumut yang menonton acara debat untuk semakin mengenal lebih dekat sosok calon pemimpin yang akan dipilih pada 27 Juni mendatang. Ia mengaku tema debat pembangunan Sumut yang berkeadilan dan berkesetaraan bertujuan bahwa ingin menggali potensi dan kemampuan paslon seputar visi misinya sehingga masyarakat Sumut mengetahui dengan cerdas dan akurat program unggulan dari mereka. (prn)
