Mengatasi bajir di Medan harus dengan komitmen kuat dari semua pihak. Pemko dan DPRD Medan sebagai bagian dari pemerintah daerah berkomitmen agar pembangunan tidak menyalahi aturan. Pembangunan drainase bukan mengandalkan anggaran, melainkan dengan perencanaan tepat, baik dari sisi perioritas dan koneksi jaringan yang mampu menhgalirkan air secara cepat ke pembuangan.
Seluruh stakeholder, instansi pemerintah dan swasta juga tunduk pada perencanaan pembangunan. Penggalian untuk menanam kabnel tidak dilakukan sembarangan dan tidak mengganggu infrastruktur yang ada. “Kalau ini tidak dilakukan, Banjir di Medan akan semakin parah tiga tahun ke depan,” katanya.
Menurutnya, siaga banjir yang dicanangkan oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak akan menyelesaikan persoalan banjir di Medan. “Berjejer pun di situ sepuluh orang, kalau air datang mau buat apa? Air itu sifatnya mencari yang rendah. Jadi harus ditata,” katanya mengkritisi kebijakan Pemko Medan.
Dia juga tidak sepakat jika masyarakat yang disalahkan karena buang sampah sembarangan. Menurutnya jika drainase cukup lebar, dalam dan memiliki pembuangan, material 100 Kg sampah pun mampui dihanyutkan air.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga juga tidak sependapat jika hanya mengandalkan aparat pemerintah di jajaran Pemko Medan untuk mengatasi banjir. Menurutnya, pembangunan Medan harus memperioritaskan penanganan banjir di Medan.
“Mengatasi banjir bukan dengan siaga. Akan tetapi, pembangunan fisiknya. Sudah disiapkan dana ratusan miliar, seharusnya Banjir di Medan bisa teratasi,” katanya. (prn/ije)
Mengatasi bajir di Medan harus dengan komitmen kuat dari semua pihak. Pemko dan DPRD Medan sebagai bagian dari pemerintah daerah berkomitmen agar pembangunan tidak menyalahi aturan. Pembangunan drainase bukan mengandalkan anggaran, melainkan dengan perencanaan tepat, baik dari sisi perioritas dan koneksi jaringan yang mampu menhgalirkan air secara cepat ke pembuangan.
Seluruh stakeholder, instansi pemerintah dan swasta juga tunduk pada perencanaan pembangunan. Penggalian untuk menanam kabnel tidak dilakukan sembarangan dan tidak mengganggu infrastruktur yang ada. “Kalau ini tidak dilakukan, Banjir di Medan akan semakin parah tiga tahun ke depan,” katanya.
Menurutnya, siaga banjir yang dicanangkan oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak akan menyelesaikan persoalan banjir di Medan. “Berjejer pun di situ sepuluh orang, kalau air datang mau buat apa? Air itu sifatnya mencari yang rendah. Jadi harus ditata,” katanya mengkritisi kebijakan Pemko Medan.
Dia juga tidak sepakat jika masyarakat yang disalahkan karena buang sampah sembarangan. Menurutnya jika drainase cukup lebar, dalam dan memiliki pembuangan, material 100 Kg sampah pun mampui dihanyutkan air.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga juga tidak sependapat jika hanya mengandalkan aparat pemerintah di jajaran Pemko Medan untuk mengatasi banjir. Menurutnya, pembangunan Medan harus memperioritaskan penanganan banjir di Medan.
“Mengatasi banjir bukan dengan siaga. Akan tetapi, pembangunan fisiknya. Sudah disiapkan dana ratusan miliar, seharusnya Banjir di Medan bisa teratasi,” katanya. (prn/ije)
