Medan Banjir Karena Pembangunan Tanpa Masterplan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengatasi banjir di Medan tak cukup anggaran yang besar, apalagi hanya menyiagakan aparatur pemerintah dari tingkat kepala lingkungan, lurah dan camat (siaga banjir). Banjir di Medan karena pembangunan tanpa perencanaan (masterplan).

“Kalau dilihat dari anggaran yang disiapkan setiap tahun, seharusnya anggaran itu cukup. Kenapa masih banjir? Ini kesalahan pembangunan. Tanpa ada masterplan,” kata anggota Komisi D DPRD Medan Beston Sinaga, Selasa (13/9).

Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 pada pos belanja langsung Dinas Bina Marga Kota Medan sudah disiapkan dana sebesar Rp278,263 miliar untuk pembangunan/pemeliharaan drainase di 174 titik di Kota Medan. Juga disiapkan dana sebesar Rp27,167 miliar untuk rehabilitasi talud/bronjong, dengan tujuan meningkatkan fungsi drainase.

Sementara dalam draf Plafon Perioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan, Pemko Medan menyebutkan peningkatan fungsi drainase sebagai prioritas. Prioritas pembangunan inftrastruktur jalan, jembatan, selokan, drainase dan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di anggarkan Rp701,53 miliar.

Menurut Beston, pembangunan di Medan tanpa mempertimbangkan keberadaan resapan air dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Hilir drainase juga tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Dia mencontohkan, kawasan Perumahan Medan Martubung memiliki drainase sedalam hampir 2 meter. Namun ketika hujan, air justru meluap dari drainase. “Pembuangan tidak ada, resapan juga tidak ada, jadi air berputar di situ-situ saja,” katanya.

Medan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Medan juga dialiri 7 sungai, Sungai Belawan, Bedera, Sikambing, Sei Putih, Babura, Deli dan Sungai Sulang Saling. Geografis ini sangat memungkinkan Medan bebas dari banjir. “Sebenarnya bisa. Kalau ada kemauan. Pemimpin di Medan selama ini tidak ada kemauan,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengatasi banjir di Medan tak cukup anggaran yang besar, apalagi hanya menyiagakan aparatur pemerintah dari tingkat kepala lingkungan, lurah dan camat (siaga banjir). Banjir di Medan karena pembangunan tanpa perencanaan (masterplan).

“Kalau dilihat dari anggaran yang disiapkan setiap tahun, seharusnya anggaran itu cukup. Kenapa masih banjir? Ini kesalahan pembangunan. Tanpa ada masterplan,” kata anggota Komisi D DPRD Medan Beston Sinaga, Selasa (13/9).

Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 pada pos belanja langsung Dinas Bina Marga Kota Medan sudah disiapkan dana sebesar Rp278,263 miliar untuk pembangunan/pemeliharaan drainase di 174 titik di Kota Medan. Juga disiapkan dana sebesar Rp27,167 miliar untuk rehabilitasi talud/bronjong, dengan tujuan meningkatkan fungsi drainase.

Sementara dalam draf Plafon Perioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan, Pemko Medan menyebutkan peningkatan fungsi drainase sebagai prioritas. Prioritas pembangunan inftrastruktur jalan, jembatan, selokan, drainase dan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di anggarkan Rp701,53 miliar.

Menurut Beston, pembangunan di Medan tanpa mempertimbangkan keberadaan resapan air dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Hilir drainase juga tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Dia mencontohkan, kawasan Perumahan Medan Martubung memiliki drainase sedalam hampir 2 meter. Namun ketika hujan, air justru meluap dari drainase. “Pembuangan tidak ada, resapan juga tidak ada, jadi air berputar di situ-situ saja,” katanya.

Medan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Medan juga dialiri 7 sungai, Sungai Belawan, Bedera, Sikambing, Sei Putih, Babura, Deli dan Sungai Sulang Saling. Geografis ini sangat memungkinkan Medan bebas dari banjir. “Sebenarnya bisa. Kalau ada kemauan. Pemimpin di Medan selama ini tidak ada kemauan,” katanya.