DEMO: Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (13/11). Mahasiswa menuntut Wali Kota untuk serius dalam penanganan banjir di Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (13/11) siang sekira pukul 11.30 WIB.
Dalam aksinya, massa mengkritik kinerja wali kota yang menilai tak becus dan tak mampu menangani persoalan banjir yang kerap terjadi. Pada aksi tersebut, mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan tuntutannya dan bendera organisasinya membakar ban bekas tepat di depan gerbang kantor wali kota.
Salah seorang pengunjuk rasa, Maman Silaban menyatakan, hingga saat ini Kota Medan masih sering dilanda kebanjiran. Hampir semua ruas dan pemukiman penduduk dilanda banjir. Seperti yang terjadi di Jalan Jawa, HM Yamin, Dr Mansur dan lainnya.
Sebab, hasil pemantauan mereka, dan Laporan Tinggi Muka Air Daerah Aliran Sungai (TMA-DAS) Kota Medan oleh TRC-PB BPBD terkait banjir pada tanggal 15 September 2018 menyatakan, bahwa sepanjang Jalan Starban, Karya Kasih, Karya Dharma, Lingkungan IV-V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter menggenangi rumah warga. Akibat banjir tersebut, diperkirakan rumah yang terendam sebanyak 12 Kepala Keluarga.
Diutarakan dia, sampai sekarang banjir di Kota Medan masih menjadi momok yang tak kunjung selesai. Hal ini disebabkan karena Pemko Medan sangat lambat dalam penanganan banjir, lantaran perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada tidak maksimal.
Menurut dia, Pemko Medan tidak memiliki konsep dalam penanganan banjir. Tak hanya itu, gagal dalam pengawasan dan pemberian izin AMDAL serta izin bangunan. Untuk itu, diminta wujudkan Kawasan Terbuka Hijau (RTH) sesuai luas RTH yang telah ditentukan dalam pemanfaatan ruang publik. “Kami meminta evaluasi segera kinerja dinas-dinas terkait dalam penanganan banjir dan tata ruang,” cetusnya.
Pengunjuk rasa lainnya, Hendra Manurung menyatakan, aksi yang dilakukan murni menyikapi persoalan banjir di Medan dan tak kunjung tuntas diatasi oleh Pemko. “Aksi ini bukan serta merta dilakukan secara mendadak, melainkan kita sudah memantau jauh hari sebelumnya.
Bahkan, pada 9 November yang lalu sempat diadakan dialog publik yang mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perkim-PR. Namun, dinas yang diundang tak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas,” paparnya.
Setelah satu jam lebih menyampaikan aspirasinya, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdakot Medan Mussadad Nasution hendak menemui para pengunjuk rasa untuk memberikan tanggapan. Namun, massa tak memberi kesempatan berbicara dan menolak ditanggapi, selain wali kota.
Aksi massa pun kemudian berlanjut dan meminta wali kota yang menanggapi langsung. Hingga pukul 13.30 WIB, wali kota tak kunjung menanggapi aksi massa lantaran sedang berada di luar kantor. Massa yang sudah lama menunggu berjam-jam, kemudian merapat ke pintu gerbang dan mengoyang-goyangkannya. Mereka meminta polisi memfasilitasi untuk mendatangkan wali kota.
Akan tetapi, wali kota tak juga hadir. Malahan, yang hadir Sekretaris PU Medan. Massa lagi-lagi menolak dan tak mau menerima tanggapan. Merasa kesal tak kunjung diterima wali kota, massa akhirnya membubarkan diri dengan sendirinya. Namun, massa mengancam kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar lagi.
Akibat aksi tersebut, membuat Jalan Kapten Maulana Lubis sempat macet total. Sebab, massa memakan separuh badan jalan sehingga kendaraan yang ingin melintas harus mengantri satu persatu. (ris/ila)
