31.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Program KB Perlu Komitmen Kepala Daerah

MEDAN- Komitmen stake holder atau kepala daerah disetiap Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam menyukseskan program Keluarga Berencana. Hal itu ditegaskan Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi (KKP) Sumut Heru Sadono, usai melaksanakan teleconference dengan KKP provinsi di Indonesia, di aula BKKBN Perwakilan Sumut, kemarin (15/2).

“Dalam rakernas lalu, ada 7 point rekomendasi deklarasi kependudukan. Salah satu yang penting yaitu komitmen pemerintah daerah akan pentingnya kependudukan sebagai aset masa depan,” ujar Heru.

Dijelaskan Heru, jika pertumbuhan penduduk tidak di manage dengan baik, maka akan memberi beban kepada negara.

“Kita harus punya desain karena salah satunya yang berpengaruh adalah keluarga berencana (KB). Untuk itu, diperlukan revitalisasi kependudukan dan komitmen kepala daerah, agar memandang KB sebagai variabel mengatasi pertumbuhan penduduk, khususnya Sumut,” jelas Heru.
Menyikapi hal itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini KKP Sumut akan bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Sumut untuk melaksanakan Rakerda yang nantinya dihadiri para kepala daerah dan legislatif.

Sementara, Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Djondrorini mengatakan, tujuan diadakannya teleconference sebagai sosialisasi KB, dimana hasil rakernas meningkatkan peran serta dan komitmen stake holder. “Karena sekarang program KB dilaksanakan kabupaten/kota,” ujar Rini. (mag-11)

MEDAN- Komitmen stake holder atau kepala daerah disetiap Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam menyukseskan program Keluarga Berencana. Hal itu ditegaskan Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi (KKP) Sumut Heru Sadono, usai melaksanakan teleconference dengan KKP provinsi di Indonesia, di aula BKKBN Perwakilan Sumut, kemarin (15/2).

“Dalam rakernas lalu, ada 7 point rekomendasi deklarasi kependudukan. Salah satu yang penting yaitu komitmen pemerintah daerah akan pentingnya kependudukan sebagai aset masa depan,” ujar Heru.

Dijelaskan Heru, jika pertumbuhan penduduk tidak di manage dengan baik, maka akan memberi beban kepada negara.

“Kita harus punya desain karena salah satunya yang berpengaruh adalah keluarga berencana (KB). Untuk itu, diperlukan revitalisasi kependudukan dan komitmen kepala daerah, agar memandang KB sebagai variabel mengatasi pertumbuhan penduduk, khususnya Sumut,” jelas Heru.
Menyikapi hal itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini KKP Sumut akan bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Sumut untuk melaksanakan Rakerda yang nantinya dihadiri para kepala daerah dan legislatif.

Sementara, Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Djondrorini mengatakan, tujuan diadakannya teleconference sebagai sosialisasi KB, dimana hasil rakernas meningkatkan peran serta dan komitmen stake holder. “Karena sekarang program KB dilaksanakan kabupaten/kota,” ujar Rini. (mag-11)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/