Aisyah Diduga Korban Sindikat, Dikira Ikut Reality Show

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nasib Siti Aisyah, tersangka kasus pembunuhan Kim Jong-nam, tidak sepenuhnya di ujung tanduk. Pemerintah Indonesia yakin Aisyah adalah korban dalam kasus kematian kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu. Aisyah diduga kuat hanya dimanfaatkan sindikat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak yakin Siti Aisyah adalah agen rahasia yang secara sengaja terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Sebagai seorang agen khusus tidak mungkin jejak Aisyah akan diketahui dengan begitu cepat. Dia akan langsung kabur tanpa jejak dan tidak diketahui dimana rimbanya bila benar-benar sebagai agen pembunuh.

“Tapi kok dia pergi ke hotel tidur, bersembunyi di kota itu sendiri, di dekat airport itu,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jumat (17/2).

JK mengaku sudah menerima laporan terkini dalam kasus tersebut. Menurut dia, Aisyah adalah korban dalam sebuah rencana pembunuhan yang begitu matang. Seolah-olah Aisyah ditempatkan dalam situasi di mana dia menganggap dirinya sedang berada dalam program reality show. Program yang selama ini sering dipahami sebagai acara televisi untuk mengerjain seseorang atau target tertentu.

“Dia (Aisyah, Red) pikir begitu (ikut acara reality show). Kadang-kadang pakai kamera tersembunyi atau jarak jauh,” imbuh JK.

Namun, ternyata aksi tersebut adalah pembunuhan keji dengan metode baru. Hanya dengan menyemperotkan racun pada wajah seseorang dalam hitungan jam sudah tewas. “Jadi Kim itu ya korban dari korban. Karena, Aisyah korban juga. Korban dari semacam rekayasa atau penipuan,” tegas dia.

Dalam cara pandang sebagai korban itu, pemerintah tentu tidak akan tinggal diam dan bakal melakukan pembelaan pada Aisyah. Dari laporan yang dia terima KBRI di Malaysia sudah bergerak untuk melakukan pendampingan pada Aisyah. “Tapi kalau dia (Aisyah, red) katakanlah pelaku utama tentu lain soal,” ungkap JK.

Menko Polhukam Wiranto turut buka suara berkaitan pembunuhan Kim Jong-nam. Dia mengaku sudah menerima laporan dari Badan Intelejen Negara (BIN) soal keterlibatan Siti Aisyah, WNI yang dituduh turut andil dalam pembunuhan Jong-nam. Namun, dia menolak membeberkan laporan tersebut. “Intinya Kemenlu mendapat misi menyelesaikan masalah itu (keterlibatan Aisyah). Dan itu tugas mereka,” ucap dia.

Menteri yang juga dipercaya sebagai ketua dewan pembina partai Hanura itu meminta agar semua pihak sabar menunggu. Saat ini, kata Wiranto, Kemenlu tengah menggali data dan fakta soal keterlibatan Aisyah. “Kami serahkan kepada Kemenlu untuk melakukan investigasi,” ujarnya. Yang pasti, dia menegaskan, Indonesia menghormati hukum yang berlaku di negara mana pun. “Kita tidak bisa ganggu gugat. Tunggu saja prosesnya,” ujarnya.

Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir menjelaskan, instansinya langsung bergerak sejak menerima informasi soal Aisyah. Sebagai wakil pemerintah yang diberi mandat menyelesaikan persoalan WNI kelahiran Serang itu, Kemenlu terus berupaya agar segera mendapat akses untuk memberikan pendampingan secara langsung. “Itu yang paling penting yang sedang dilakukan tema -teman di Malaysia,” terang dia.

Menurut Fachir pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap segala hal menyangkut WNI di luar Indonesia. Apalagi yang kaitannya dengan kasus hukum seperti pembunuhan. Untuk itu, koordinasi dengan pemerintah Malaysia terus dilakukan. “Seorang WNA terkena kasus hukum, maka kewajiban negara penerima menyampaikan kepada perwakilan (negara WNA),” jelasnya. Koordinasi penting lantaran Kemenlu ingin segera mendapat jalan guna memberikan pendampingan kepada Siti.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Siti Aisyah yang dituduh sebagai pembunuh Kim Jong Nam di Malaysia. “Sebagai WNI, Siti Aisyah perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Untuk itu, saya meminta Kemlu berperan aktif memberikan perlindungan,” terang dia saat ditemui di gedung parlemen, Senayan Jumat (17/2).

Menurut dia, saat rapat kerja dengan Komisi I, Kemenlu menyampaikan bahwa mereka akan memberikan perlindungan secara aktif kepada WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Jadi, dia meminta agar pemerintah mengimplementasikan komitmen tersebut.

Ketua Bidang Luar Negeri Partai Golkar ini juga menyebutkan, Kemenlu seharusnya meminta penjelasan dari pemerintah Malaysia terkait keterlibatan Siti Aisyah. Jangan sampai ada warga negara Indonesia yang langsung dipenjara tanpa ada kejelasan masalah hukum yang tengah dihadapinya. “Isu yang beredar saat ini adalah Siti Aisyah dimanfaatkan sebagai jaring intelijen Korea Utara,” papar mantan jurnalis itu.

Untuk itu, lanjut dia, Kemlu dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia terkait kebenaran hal tersebut. “Jangan sampai ada berita hoax yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan Indonesia,”  lanjut dia.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menyatakan, dia ingin memastikan siapa sebenarnya Siti Aisyah yang ditangkap Polisi Malaysia. Apakah benar dia intelijen. Sebab, di luar berkembang dugaan Siti merupakan agen intelijen yang direkrut Korea Utara. “Kami akan tanyakan informasi itu ke BIN,” papar dia.

Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang mempunyai hubungan dengan Korea Utara. Tapi, Indonesia tidak ingin terlibat dalam aksi spionase yang dilakukan Korut. Bahkan, lanjut dia, ada pula informasi yang menyebutkan bahwa aktifitas usaha warga Korut di Indonesia diduga sebagai tempat rekrutmen agen. Persoalan itu juga akan dia tanyakan kepada BIN.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, setelah mendengar informasi tentang Siti Aisyah, dia langsung menghubungi Otoritas Malaysia. “Kebetulan ada kontak untuk mendapatkan sumber informasi tambahan tentang identitas Siti Aisyah,” terang dia di depan Gedung Nusantara III Kompleks DPR kemarin.

Sampai sekarang, kata dia, masih ada kontroversi, apakah Siti merupakan seorang TKI atau dia intelijen asing. Apakah Siti Aisyah merupakan nama asli atau dia mempunyai nama lain. Ataukah dia hanya meminjam paspor dan sebenarnya bukan orang Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu mendapat jawaban.

Ketua Timwas TKI DPR itu menyatakan, keterlibatan WNI dalam pembunuhan yang berkaitan dengan politik baru kali ini terjadi dalam sejarah WNI yang ada di luar negeri. Apalagi, kata dia, yang menjadi korban pembunuhan adalah saudara dari pemimpin tertinggi negara. “Selama ini kasus TKI kan menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Ini kan terbalik. Jadi, ini pola baru,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, baik kepolisian dan BIN harus segera memberikan penjelasan sebenarnya siapa Siti Aisyah itu. Informasi tersebut sangat penting. Yaitu, untuk memberikan ketenangan kepada jutaan orang Indonesia yang berada di luar negeri. Selama ini, mereka bekerja dengan baik dan jarang ada yang melakukan tindak kejahatan.(jun/syn/lum/jpg)