Komisioner KPK yang baru, Saut Situmorang dan Basarian Panjaitan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPR merampungkan voting pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pleno, tadi malam. Dua dari lima pimpinan yang terpilih berdarah Batak, yakni Basaria Panjaitan yang mengumpulkan 51 suara dalam voting dan Saut Situmorang (37 suara).
Keduanya dipercaya oleh Komisi III menakhodai KPK bersama Alexander Marwata (46 suara), Agus Rahardjo (53 suara), dan Laode Muhammad Syarif (37 suara).
Dalam pemilihan lanjutan, Agus Rahardjo terpilih pula sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Agus meraih suara terbanyak pada voting putaran kedua yakni 44 suara dan menyisihkan empat kandidat lainnya.
“Untuk putaran kedua, kita memilih calon ketua komisi pemberantasan korupsi,” kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat.
Sedangkan lima capim lain tersingkir, termasuk wajah lama yakni Busyro Muqoddas yang hanya meraih 2 suara dan Johan Budi 25 suara. Nama lain seperti Sudjanarko peroleh 3 suara, Surya Tjandra tidak ada yang memilih. Kemudian Robby Aryabrata meraih 14 suara.
Dalam pleno komisi III ini ada 54 anggota yang memiliki hak suara, masing-masingnya berhak memilih maksimal 5 calon dari 10 nama. Saat ini, sidang diskors jelang pemilihan ketua KPK yang juga melalui voting. Satu anggota DPR akan memilih 1 dari 5 pimpinan terpilih.
Diketahui, sejak KPK lahir, baru kali ini ada perempuan yang lolos menjadi pimpinan. Basaria meraih 51 suara, berada satu tingkat di bawah Agus Rahardjo yang mendapat 53 suara. Basaria merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984. Saat ini dia menjabat sebagai Sahlisospol Kapolri.
Saat memutuskan maju sebagai calon pimpinan KPK, dia mendapatkan dukungan dari mantan atasannya di Lemdikpol yang kini menjabat sebagai Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Kala itu Basaria menjabat Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.
Saat fit and proper test di DPR, Basaria mengatakan, KPK hingga kini kurang maksimal melakukan supervisi. Hal ini terbukti dengan adanya kisruh pimpinan KPK jilid II dan III.
“KPK melaksanakan supervisi sangat minim. Ini berimbas pada keributan dan KPK menjadi pesaing. Maka harus dikembalikan pada niat awal. Koordinasi merupakan pintu supervisi,” tuturnya.
