SUMUTPOS.CO – Berita pergantian Ketua KPU Medan, dari Yenny Khairiyah Rambe kepada Herdensi Adnin, cukup mengejutkan bagi sejumlah politisi. Salah satunya politisi Partai Demokrat (PD) Hendrik Halomoan Sitompul MM. Dia mencurigai ada ‘sesuatu’ di balik itu. Bahkan terkesan seperti ‘pesanan’ pihak tertentu.
Terlebih, pergantian tersebut dilakukan beberapa bulan menjelang pelaksanaan tahapan Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang. “Selaku politisi, kami patut mencurigai apa motif pergantian Ketua KPU Medan, yang dilaksanakan KPU Sumut ini,” ujar Hendrik kepada wartawan, Kamis (18/5).
Menurutnya, bila ada masalah sesama komisioner, seharusnya bisa diselesaikan di internal KPU Medan, tanpa harus dilakukan pergantian ketua. “Ini jadi pertanyaan besar di publik, ada apa di balik ini,” katanya bernada tanya.
Selama ini, ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini, ia melihat kinerja KPU Medan sangat baik. Hal ini dibuktikan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu serta Pilkada Medan 2015 lalu, diselesaikan tanpa ada masalah.
Kalaupun ada permasalahan, itu bukan semata dibebankan kepada ketua, tetapi merupakan kesalahan bersama. Sebab, menurut pengurus DPD Partai Demokrat Sumut ini, kinerja komisioner KPU merupakan kolektif kolegial. Jadi, seharusnya pergantian yang dilakukan KPU Sumut harus memiliki dasar serta alasan kuat dan dicerna dengan cermat.
“Karenanya, kita sangat terkejut saat membaca pemberitaan hari ini (kemarin, Red) terkait pergantian ketua ini, terlebih lagi menjelang Pilgubsu 2018. Kejadian ini, jika dipandang dari kacamata politik, merupakan peristiwa mengejutkan sekaligus mencurigakan. Terlebih lagi, partai kami (Demokrat) pada Pilgubsu 2018 akan mengusung kader sendiri untuk maju. Kami menduga ‘ada sesuatu’ di sini, seperti kemungkinan ‘adanya pesanan’ dari pihak tertentu,” jelasnya, seraya berharap KPU Sumut tidak ikut berpolitik.
Lebih lanjut, aktivis anti korupsi ini juga mengkhawatirkan pergantian tersebut merupakan contoh bagi daerah-daerah lainnya. Bukan tidak mungkin juga, ungkapnya, setelah KPU Medan, juga berlangsung rotasi atau reposisi di KPU daerah lain se-Sumut.
“Jika ini terjadi, dewan dan partainya akan membawa ini ke ranah DKPP. Kami akan laporkan KPU Sumut terkait pergantian ini,” cetusnya.
Ke depan, Hendrik akan mendorong Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sumut dan FPD DPRD Medan, untuk memanggil KPU Sumut dan KPU Medan, guna diminta klarifikasi terkait pergantian Ketua KPU Medan tersebut.
“Kami melihat nilai politisnya di sini, sangat besar. Jika dugaan kami tepat, Fraksi Demokrat DPRD Medan mendesak wali kota Medan agar mencabut bantuan anggaran APBD Medan ke KPU Medan,” tegas alumni PPRA 52 Lemhanas RI ini.
