MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Sumut, untuk memberikan pelayanan publik yang baik, dalam pengurusan izin kepada masyarakat, yang ingin berinvestasi di Sumut ini.
Hal itu, disampaikan Inspektur Sumut, Lasro Marbun kepada wartawan, Senin (19/12). Ia mengatakan untuk pengurusan perizinan harus dilayani dengan baik dan permudah. Jangan sampai sebaliknya, dipersulit.
“Pasti, pak Gubernur menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Sudah komitmen pak Gubernur segala sekat berbau perilaku menyimpang dan berlaku berkuasa lebih pak Gubernur kita selesaikan,” jelas Lasro.
Lasro mengungkapkan komitmen Gubernur Sumut, karena mendapat pelayanan perizinan yang baik dan mudah itu, adalah hak harus didapatkan masyarakat. Sehingga tidak ada alasan untuk mempersilakan. Apa lagi, tidak melayani dengan baik.
“Apa lagi, pak Gubernur, Ombudsman dan KPK menegaskan kembali perizinan itu hak dari masyarakat, apa lagi ingin berinvestasi,” sebut Lasro.
Lasro mengaku mendapat mandat dari Gubernur Sumut, untuk turun melakukan pengawasan terhadap pelayanan di Dinas PMPPTSP Sumut. Ia mengatakan ada oknum mencoba bermain-main dalam pelayanan perizinan, Inspektorat Sumut akan menindak tegas.
“Sudah pasti terpadu. Saya selaku pembantu pak Gubernur bidang pengawasan terus dan menerus memantau, bukan saja di pelayanan publik saja, tapi memantau kepada pendidikan, kesehatan, Satpol PP, pajak,” tutur Lasro.
Lasro mengatakan dalam peningkatan pelayanan perizinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan merenovasi kantor Dinas PMPPTSP Sumut. Dibangun parkir lebih luas, ruang ada pengaduan, ada tempat klaim, ada tempat untuk berkonsultasi.
“Langkah pertama, tahun 2023 kantor kita renovasi, Kantor sekarang jelek, salah satu komitmen kita untuk memperbaiki kantor itu,” kata Lasro.
Lasro mengungkapkan pelayanan perizinan di PMPPTSP Sumut dengan sistem pelayanan digitalisasi. Sehingga pelayanan publik akan terus dikembangkan dengan inovasi yang diciptakan.
“Kantor sudah baik, ada dilakukan digitalisasi. Kita akan pakai pengukuran kinerja. Puas, tidak puas, cukup puas, puas sekali. Merah, kuning dan biru,” jelas Lasro.
Lasro mengatakan tujuan dalam peningkatan dan memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi, tidak lepas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut ini, kedepannya.
“Tapi, seluruh kita perbaiki perizinan dan investasi. Rumus dunia sekarang, tidak ada pertumbuhan ekonomi, tanpa ada investasi baru. Uang membeli uang, uang membentuk uang melalui kegiatan investasi,” ucap Lasro.
Lasro mengklaim layanan perizinan di Sumut, termasuk yang bagus di Indonesia. Namun itu, harus kembali ditingkatkan terus dalam memberikan pelayanan publik itu.
“Perizinan kita termasuk yang bagus juga di Indonesia, kita bukan butuh penghargaan tapi pak Gubernur mau investasi benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kerja, meningkat arus lalulintas barang dan jasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Lasro.
Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengeluhkan soal perizinan di Sumut, masih sulit didapatkan masyarakat, yang ingin berinvestasi.
“Perizinan yang masih sulit sekali. Begitu sulit orang izin di Sumut ini. Padahal izin untuk berbuat, izin untuk berinvestasi, izin untuk membangun. Jadi wartawan ini harus mengawasi,” kata Gubernur Edy.
Peningkatan pelayanan publik, mantan Pangkostrad itu, tidak lepas harus dibangun sistem yang baik dan didukung dengan digitalisasi sistem. Sehingga pelayanan publik dilakukan secara praktis dan tidak perlu ribet.
Gubernur Edy mengatakan bahwa sistem yang baik didukung digitalisasi. Harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas juga.
“Pastinya akan ada sistem digitalisasi dalam pelayanan publik kita di Sumut. Ini digitalisasi tuntutan modernisasi urbanisasi ini ya g harus kita sinkronkan. Tadi saya katakan kembali lagi SDMnya,” kata Gubernur Edy.(gus/ram)
