Sutrisno menyarankan solusi lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengembangkan wisata Danau Toba.
“Solusi jangka panjangnya adalah transportasi massal, ataupun kereta api yang murah,“ tuturnya.
Anggota dewan yang duduk di Komisi C itu mengatakan masyarakat di sekitar danau toba perlu dididik untuk menerima kedatangan wisatawan dari berbagai daerah, negara, suku, etnis, agama, budaya maupun kelas sosial.
“Yang paling pokok bebaskan danau toba dari keramba jaring apung, limbah hotel, limbah pemukiman masyarakat, limbah pertanian dan peternakan yang mencemari air Danau Toba,“ tegasnya.
Kata dia, pihak angkasa pura II sudah berjanji mengembangkan infrastruktur bandara Silangit khususnya mengenai penambahan panjang dan lebar landasan pacu. Oleh karena itu, ia mendorong agar pihak angkasa pura II segera merealisasikan janjinya tersebut.
Apabila badan usaha milik negara (BUMN) itu tidak sanggup lebih baik pengelolaan bandara silangit diserahkan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan.
“Jadi perlu secepatnya penegasan dari angkasa pura II, apakah sanggup atau tidak mengembangkan bandara silangit,“ cetus politisi muda yang dikenal vokal itu.
Ketika wisata danau toba berhasil dikembangkan, dia meyakini banyak ada banyak manfaat yang akan diterima masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Pertama, apabila masyarakat sejahtera dari danau toba maka APBD Sumut tidak akan berkurang lagi untuk penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), bantuan keuangan provinsi (BKP), untuk masyarakat masyarakat maupun pemerintah daerah yang ada di sana.
Kedua, ekonomi riil masyarakat yang mengalami peningkatan juga akan mengurangi beban pemerintah. Ketiga, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumut juga akan dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan seperti izin trayek, izin investasi baik dalam maupun luar negeri.
Bukan hanya itu jumlah kendaraan juga diyakininya bakal mengalami peningkatan ketika tol tujuan danau toba berhasil dioperasionalkan.Selanjutnya, apabila jumlah hotel, restoran meningkat. Maka akan semakin banyak penggunaan air permukaan, dimana pajak air permukaan juga ditarik Pemprovsu.
“Pajak dan retribusi daerah juga akan naik. Pajak kendaraan bermotor juga salah satu pos PAD Pemprovsu. Ketika jumlah kendaraan roda empat meningkat maka penggunaan bahan bakar juga akan bertambah. Pajak tersebut juga ditarik Pemprovsu,“ tuturnya.
