Sikap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan Jhon Ester Lase, yang dinilai sulit dihubungi membuat anggota DPRD Kota Medan geram. Bahkan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, dr Faisal Arbie M Biomed, sampai melontarkan sindiran pedas dengan menawarkan membelikan handphone menggunakan uang pribadinya.
Kekesalan itu meledak saat rapat Banggar DPRD Medan bersama Kadis PKPCKTR di Gedung DPRD Medan, Minggu (16/8/2026). Faisal mempertanyakan sikap Jhon yang disebut tidak komunikatif ketika anggota dewan berupaya menyampaikan persoalan dan aspirasi masyarakat.
“Pak Kadis kok susah sekali dihubungi? Apa perlu saya belikan handphone pakai dana pribadi saya agar kami, anggota dewan, bisa mudah menghubungi bapak? Kita pelayan masyarakat, Pak. Kalau nggak mau repot diganggu, jangan jadi pejabat. Jadi staf saja, Pak. Sudah jadi risiko pejabat untuk hal seperti itu,” cetus Faisal dengan nada kecewa.
Kekecewaan Faisal bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah beberapa kali mencoba menghubungi Jhon Ester Lase pada 4 Agustus 2026 untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, panggilan tersebut tidak diangkat dan tidak ada panggilan balik.
Persoalan itu kembali dipertanyakan Faisal dalam rapat Banggar. Menurut Faisal, Jhon berdalih sebenarnya sudah mengetik jawaban atas pesan yang diterima, tetapi lupa mengirimkannya.
Alasan tersebut justru semakin disesalkan Faisal. Ia menilai seorang kepala dinas sebagai perpanjangan tangan Wali Kota Medan seharusnya membuka ruang komunikasi, terlebih jika persoalan yang disampaikan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Apa pelayan masyarakat sesibuk itu? Wali Kota Medan, Rico Waas saja sudah buka ruang komunikasi, menyatakan siap merespons dan menindaklanjuti segala chatting WhatsApp anggota DPRD Medan,” ujar Faisal kepada wartawan usai rapat.
Faisal menegaskan, pesan yang disampaikannya bukan urusan pribadi ataupun persoalan rahasia. Ia menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan meneruskan pertanyaan dan keluhan masyarakat, termasuk terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
“Tentu bukan itu saja. Banyak hal, termasuk masalah anggaran untuk pembangunan prioritas pelayanan kesehatan seperti puskesmas,” ungkapnya.
Menurut Faisal, komunikasi antara pejabat eksekutif dan wakil rakyat merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak dianggap sepele.
Atas sikap yang dinilai tidak komunikatif tersebut, Faisal pun mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mengevaluasi jabatan Jhon Ester Lase sebagai Kadis PKPCKTR Kota Medan.
“Kita minta Wali Kota Medan supaya mengevaluasi kinerja Jhon Ester Lase. Kita dorong dan dukung Pj Sekda Kota Medan yang pekan lalu menyebut akan mengevaluasi jabatan Jhon Ester Lase,” pungkasnya. (map/ila)
