26.7 C
Medan
Tuesday, June 11, 2024

Kinerja Dinas PU dan DKP Disoroti

M Idris/SUMUT POS
LAPORAN: Anggota DPRD Medan, Lily saat membacakan laporan pelaksanaan reses III tahun 2018 pada rapat paripurna, Selasa (22/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diharapkan memberikan prioritas dalam pengalokasian anggaran bagi pembangunan fasilitas publik. Perhatian dari Pemko masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Lily saat membacakan laporan pelaksanaan reses III tahun 2018 pada rapat paripurna, Selasa (22/1). Lily mewakili anggota dewan lainnya daerah pemilihan (Dapil) I Kota Medan yang meliputi empat kecamatan yakni Medan Denai, Medan Amplas, Medan Area dan Medan Kota. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Iswanda (Nanda) Ramli, dan dihadiri Wakil Wali Kota Akyar Nasution.

Disampaikan Lily, dalam pelaksaan reses anggota dewan dari Dapil I, banyak memperoleh berbagai masukan dari masyarakat terutama menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Selain itu, OPD di lingkungan Pemko Medan.

Antara lain, untuk menyangkut masalah infrastruktur seperti perbaikan/pengaspalan jalan dan parit/drainase di kawasan Dapil I. Kemudian, persoalan lampu jalan dan pengangkutan sampah. “Tak hanya infrastruktur dan kebersihan, masalah kesehatan, pendidikan hingga administrasi kependudukan dikeluhkan warga,” ungkapnya.

Menurut Lily, sebagai kota metropolitan, ternyata Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai masalah lainnya yaitu kemiskinan. Di kota ini jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar.

“Dari fakta-fakta di lapangan melalui keluhan dan masukan warga, bisa disimpulkan bahwa Pemko masih belum maksimal untuk melakukan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” paparnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar dapat segera mendalami hasil reses yang disampaikan.

Hal itu penting dilakukan guna dipaduserasikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan program kerja.

“Saya minta OPD terkait dapat mengevaluasi dan mendalami hasil reses yang di sampaikan DPRD Medan agar dijadikan sebagai masukan dalam menyusun program kerja OPD,” ujar Akhyar.

Dikatakannya, hasil reses dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam penyusunan program kerja OPD di Pemko Medan. “Hasil reses yang disampaikan dinilai sangat penting untuk membangun serta menyelaraskan program-program pembangunan kota. Pasalnya, dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kota diharapkan dapat menghasilkan kerja yang optimal,” akunya.

Lebih lanjut Akhyar mengatakan, hasil reses yang disampaikan baik dari infrastruktur, pelayanan publik maupun sarana dan prasarana umum akan ditindaklanjuti OPD terkait guna mempercepat pembangunan kota. Sehingga, dapat menjadi tujuan investasi, wisata, pendidikan serta pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Seluruh keluhan dan masukan yang disampaikan masyarakat melalui reses semuanya akan kita tindaklanjuti melalui OPD terkait. Hal ini semata-mata untuk mempercepat dan memperluas pembangunan kota,” pungkasnya. (ris/ila)

M Idris/SUMUT POS
LAPORAN: Anggota DPRD Medan, Lily saat membacakan laporan pelaksanaan reses III tahun 2018 pada rapat paripurna, Selasa (22/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diharapkan memberikan prioritas dalam pengalokasian anggaran bagi pembangunan fasilitas publik. Perhatian dari Pemko masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Lily saat membacakan laporan pelaksanaan reses III tahun 2018 pada rapat paripurna, Selasa (22/1). Lily mewakili anggota dewan lainnya daerah pemilihan (Dapil) I Kota Medan yang meliputi empat kecamatan yakni Medan Denai, Medan Amplas, Medan Area dan Medan Kota. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Iswanda (Nanda) Ramli, dan dihadiri Wakil Wali Kota Akyar Nasution.

Disampaikan Lily, dalam pelaksaan reses anggota dewan dari Dapil I, banyak memperoleh berbagai masukan dari masyarakat terutama menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Selain itu, OPD di lingkungan Pemko Medan.

Antara lain, untuk menyangkut masalah infrastruktur seperti perbaikan/pengaspalan jalan dan parit/drainase di kawasan Dapil I. Kemudian, persoalan lampu jalan dan pengangkutan sampah. “Tak hanya infrastruktur dan kebersihan, masalah kesehatan, pendidikan hingga administrasi kependudukan dikeluhkan warga,” ungkapnya.

Menurut Lily, sebagai kota metropolitan, ternyata Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai masalah lainnya yaitu kemiskinan. Di kota ini jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar.

“Dari fakta-fakta di lapangan melalui keluhan dan masukan warga, bisa disimpulkan bahwa Pemko masih belum maksimal untuk melakukan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” paparnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar dapat segera mendalami hasil reses yang disampaikan.

Hal itu penting dilakukan guna dipaduserasikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan program kerja.

“Saya minta OPD terkait dapat mengevaluasi dan mendalami hasil reses yang di sampaikan DPRD Medan agar dijadikan sebagai masukan dalam menyusun program kerja OPD,” ujar Akhyar.

Dikatakannya, hasil reses dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam penyusunan program kerja OPD di Pemko Medan. “Hasil reses yang disampaikan dinilai sangat penting untuk membangun serta menyelaraskan program-program pembangunan kota. Pasalnya, dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kota diharapkan dapat menghasilkan kerja yang optimal,” akunya.

Lebih lanjut Akhyar mengatakan, hasil reses yang disampaikan baik dari infrastruktur, pelayanan publik maupun sarana dan prasarana umum akan ditindaklanjuti OPD terkait guna mempercepat pembangunan kota. Sehingga, dapat menjadi tujuan investasi, wisata, pendidikan serta pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Seluruh keluhan dan masukan yang disampaikan masyarakat melalui reses semuanya akan kita tindaklanjuti melalui OPD terkait. Hal ini semata-mata untuk mempercepat dan memperluas pembangunan kota,” pungkasnya. (ris/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/