Luasnya Danau Toba dilihat dari puncak Hutaginjang Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut, Selasa (22/3/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat berulang kali menyebutkan kalau Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Otorita Danau Toba akan segera diterbitkan. Namun sayang, hingga kini Perpres yang dinanti-nanti tersebut belum juga diterbitkan.
Dengan begitu, Danau Toba belum siap ‘dilepas’ menjadi daerah wisata yang masuk ke dalam program 10 destinasi wisata Indonesia. Namun, Sabtu (21/5) lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan kembali menghembuskan angin segar bagi masyarakat Sumut. Disebutkannya, Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Perpres tersebut dalam waktu dekat ini.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Pemprov Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk mempersiapkan diri untuk mendukung Pepres tersebut menjadi Danau Toba menjadi tepat wisata internasional.
“Mudah-mudahan paling lambat bulan depan (bulan Juni) akan segera terbit Perpres itu,” sebut Luhut dalam rapat Sinkronisasi Program Pengembangan Kawasan Danau Toba di Hotel Grand Antares Medan, Sabtu (21/5) lalu.
Pertemuan itu antara lain dihadiri anggota DPR RI Ruhut Sitompul, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Bupati Tobasa, Bupati Samosir, Bupati Humbahas, Bupati Simalungun, Bupati Dairi serta Bupati Pakpak Bharat. Sementara Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Karo tidak hadir.
Tentang siapa yang memimpin Badan Otorita nanti, kata Luhut, diangkat dari kalangan profesional dan orangnya mesti ulet bekerja. “Kalau tidak ada orang dari dalam negeri, orang dari luar negeri bisa dikontrak jika penuhi kreteria. Intinya Danau Toba dikerjakan serius,” jelasnya.
Luhut juga menegaskan, Presiden Jokowi sangat antusias dan terus memantau perkembangan kawasan Danau Toba yang akan dijadikan wisata kelas dunia.
“Kita harus berpacu dengan waktu dan bertindak cepat. Setiap pertemuan harus ada hasil dan perkembangan baru,” tegas Luhut.
Luhut juga mengingatkan tujuh bupati di kawasan Danau Toba untuk bersinergi dan kompak. “Sebentar lagi Erry (Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi, Red) dilantik Presiden menjadi gubernur definitif. Bantu beliau. Utamakan koordinasi, komunikasi, dan harus tetap bersinergi dan kompak,” imbuh Luhut.
Sebelumnya, Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi menekankan agar semua pihak, khususnya tujuh bupati se-kawasan Danau Toba tidak menyia-nyiakan rencana pengembangan wisata yang potensial oleh pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang strategi bagi kebangkitan Sumut, mengingat besarnya dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba, Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang merupakan Prioritas Nasional untuk pengembangan pariwisata dan industri.
“Untuk pembangunan KSN Danau Toba sebagai kawasan wisata, saya berharap kita semua satu komando, satu bahasa, jangan sampai kita tidak kompak,” ujar Erry.
Sejalan dengan upaya pengembangan tersebut, melalui rencana pembentukan badan otorita, menurut Erry, fokus penting lainnya adalah perbaikan ekosistem kawasan Danau Toba.
“Hari ini kondisi perairan Danau Toba sudah melebih ambang batas (pencemaran) khususnya keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA),” katanya.
Dengan perhitungan batas daya dukung sebesar 30 ribu ton pertahun, lanjut Erry, diperkirakan saat ini jumlah pakan yang masuk ke air danau sudah melebihi dua kali lipat dari angka tersebut. Sebab pada kajian empat tahun lalu, sudah mencapai 54ribu ton per tahun.
“Ini harus diperhatikan. Saya harap kabupaten tidak lagi mengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat,” sebutnya.
Hal tersebut ditambah lagi dengan matinya 1.800 ton lebih ikan dalam KJA di kawasan Haranggaol yang diduga karena kepadatan yang tinggi dan penundaan panen.
“Saya berharap 7 kabupaten kuatkan fungsi pengawasan, jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya. (gus)
