Menyikapi ini, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan pemerintah yang tiba-tiba mengumumkan kenaikan THR PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Juga gaji ke-13. Pemerintah menyebut tunjangan menjadi komponen THR tahun ini karena menilai kinerja aparatur sipil negara semakin baik. Padahal, CBA melihat kinerja PNS dari segi penyerapan anggaran hingga April, tidak semua kementerian baik dibanding tahun sebelumnya.
Misalnya, Kementerian Sosial, realisasi anggaran pada April 2018 hanya 13,52 persen dari total anggaran yang ada. Sementara realisasi di April 2017 lalu mencapai sebanyak 16,30 persen. “Jadi, patut diduga pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan politik ingin berbaik hati Pemerintahan Joko Widodo kepada para birokrat,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut Uchok, anggaran yang dikeluarkan untuk memenuhi tunjangan THR dan gaji ke-13 PNS tidak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 35,7 triliun. “Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp4.180 triliun,” katanya.
Uchok menilai, pemerintah seharusnya berkaca pada Negara Malaysia yang kini memotong anggaran seluruh kementerian sebesar 10 persen, mengingat utang negara telah mencapai Rp3.593 triliun.
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun turut mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS. Ini memang pertama kalinya pensiunan mendapat THR. Sebab, pada tahun lalu pensiunan PNS hanya mendapat gaji ke-13.
Melalui Twitter pribadi miliknya @SBYudhoyono, SBY mengaku bersyukur dan upaya mendukung pemerintah untuk memberi bantuan finansial kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat daya beli sedang turun. “Saya bersyukur dan mendukung pemerintah yang memberikan bantuan finansial kepada para abdi negara (ASN, TNI, Polri & pensiunan). Bantuan pemerintah itu tepat (terutama para abdi negara yang penghasilannya belum besar), di kala daya beli mereka sedang turun,” cuit SBY dikutip JawaPos.com, Kamis (24/5).
Namun begitu, SBY juga memberi saran supaya Jokowi juga memikirkan dan memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu dan miskin di negeri ini. Dari lawatan yang ia lakukan di 44 kabupaten dan kota, SBY menyebut masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari karena lemahnya daya beli. “Dalam lawatan saya ke 44 kab/kota, saya tahu mereka juga mengalami kesulitan hidup sehari-hari, akibat sangat lemahnya daya beli,” tuturnya.
“Kita semua bertanggung jawab agar keadilan tegak dan ketimpangan menurun, dgn berempati & membantu golongan miskin dan tak mampu,” kata SBY. (jpnn/jpg)
