32.8 C
Medan
Monday, May 6, 2024

Demokrat Sumut Minta Keseriusan Pemerintah Tangani Ginjal Akut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Demokrat Sumatera Utara memberikan perhatian khusus kepada pemerintah untuk serius melakukan penanganan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) dengan cepat, tepat dan baik. Karena, menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia, terutama balita.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution kepada wartawan disela-sela peresmian Democratic Cafe, di lingkungan Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin (24/10).

Lokot mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan ginjal akut, terkhusus di Sumut ini.

“Kita menyarankan kepada pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk serius dalam menangani hal ini,” sebut Lokot.

Di dampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Yudha Johansyah dan Kepala Bakomstra Chairil Huda. Longkot mengungkapkan Pemerintah harus terbuka dalam penanganan kasus ginal akut ini.

Lokot mengatakan termasuk manajemen kesehatan Indonesia harus disampaikan kepada publik apa yang tengah dan sedang dilakukan pemerintah. Begitu juga, pemerintah harus segera melakukan analisis dan kajian untuk mengantisipasi fenomena penyakit lainnya dikemudikan hari.

“Kalau memang ada salah, harus akui kesalahan itu, jangan ditutupi dan harus diperbaiki,” tutur Lokot dengan tegas.

Lokot Nasution berharap pemerintah harus lebih memfungsikan BPOM agar selalu menjalankan fungsinya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat menderita bukan karena kelaparan, tapi penyakit yang tidak dilakukan antisipasi secara dini.

“Pengawasan BPOM saya rasa juga kurang efektif, jadi ini bisa melibatkan pihak lain, misal melibatkan sivitas akademika,” urainya.

Lokot mengungkapkan Ketum DPP Demokrat AHY telah meminta fraksi Demokrat di DPR RI untuk menindaklanjuti hal ini. Ia mengatakan Partai Demokrat se-Indonesia siap mengawal dan mengawasi penanganan ginjal akut dilakukan pemerintah di tanah air ini.

Untuk diketahui, di Sumut ini terdapat 14 kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA). 8 pasien diantaranya meninggal dunia, dua balita dinyatakan sembuh dan empat masih menjalani perawatan di RSUPH Adam Malik, Kota Medan.

Penyebaran ginjal akut ini sangat masiv dan tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Sumut, yakni Kota Medan 8 kasus, Kabupaten Mandailing Natal 1 kasus, Kota Binjai 1 kasus, Kota Sibolga 2 kasus dan Kabupaten Labuhanbatu 2 kasus.

“Kita juga punya kader di legislatif maupun di eksekutif. Kita mendorong Fraksi Demokrat di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terlibat aktif di daerah masing masing dan mengenai persoalan ini. Karena ini, menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Lokot.(gus/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Demokrat Sumatera Utara memberikan perhatian khusus kepada pemerintah untuk serius melakukan penanganan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) dengan cepat, tepat dan baik. Karena, menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia, terutama balita.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution kepada wartawan disela-sela peresmian Democratic Cafe, di lingkungan Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin (24/10).

Lokot mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan ginjal akut, terkhusus di Sumut ini.

“Kita menyarankan kepada pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, untuk serius dalam menangani hal ini,” sebut Lokot.

Di dampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Yudha Johansyah dan Kepala Bakomstra Chairil Huda. Longkot mengungkapkan Pemerintah harus terbuka dalam penanganan kasus ginal akut ini.

Lokot mengatakan termasuk manajemen kesehatan Indonesia harus disampaikan kepada publik apa yang tengah dan sedang dilakukan pemerintah. Begitu juga, pemerintah harus segera melakukan analisis dan kajian untuk mengantisipasi fenomena penyakit lainnya dikemudikan hari.

“Kalau memang ada salah, harus akui kesalahan itu, jangan ditutupi dan harus diperbaiki,” tutur Lokot dengan tegas.

Lokot Nasution berharap pemerintah harus lebih memfungsikan BPOM agar selalu menjalankan fungsinya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat menderita bukan karena kelaparan, tapi penyakit yang tidak dilakukan antisipasi secara dini.

“Pengawasan BPOM saya rasa juga kurang efektif, jadi ini bisa melibatkan pihak lain, misal melibatkan sivitas akademika,” urainya.

Lokot mengungkapkan Ketum DPP Demokrat AHY telah meminta fraksi Demokrat di DPR RI untuk menindaklanjuti hal ini. Ia mengatakan Partai Demokrat se-Indonesia siap mengawal dan mengawasi penanganan ginjal akut dilakukan pemerintah di tanah air ini.

Untuk diketahui, di Sumut ini terdapat 14 kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA). 8 pasien diantaranya meninggal dunia, dua balita dinyatakan sembuh dan empat masih menjalani perawatan di RSUPH Adam Malik, Kota Medan.

Penyebaran ginjal akut ini sangat masiv dan tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Sumut, yakni Kota Medan 8 kasus, Kabupaten Mandailing Natal 1 kasus, Kota Binjai 1 kasus, Kota Sibolga 2 kasus dan Kabupaten Labuhanbatu 2 kasus.

“Kita juga punya kader di legislatif maupun di eksekutif. Kita mendorong Fraksi Demokrat di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terlibat aktif di daerah masing masing dan mengenai persoalan ini. Karena ini, menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Lokot.(gus/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/