25.6 C
Medan
Tuesday, May 14, 2024

Erry Siap-siap Rombak SKPD

Presiden Jokowi menyalam Tengku Erry Nuradi, usai melantiknya sebagai Gubsu di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).
Presiden Jokowi menyalam Tengku Erry Nuradi, usai melantiknya sebagai Gubsu di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gubsu Tengku Erry Nuradi mengaku akan melakukan perombakan pada eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Sumut. Ia mengaku malu ketika Sumut dijuluki provinsi terkorup, sehingga ia mengharapkan perubahan kinerja dari SKPD. Sehingga imej provinsi terkorup bisa hilang dengan sendirinya.

Dia berencana melakukan perombakan di lingkungan SKPD untuk penyegaran dengan tetap memberikan waktu sepekan kepada SKPD untuk berbenah di instansinya.

“Saya berharap SKPD jangan jago kandang, pejabat eselon II harus bisa menjolok anggaran pusat, minimal programnya kita dapat,” katanya seusai dilantik kemarin sore.

Sisa masa jabatan Gubernur hingga 2018 mendatang, Erry mengatakan dirinya akan fokus untuk membenahi berbagai persoalan dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya ada lima poin yang menurutnya yang akan menjadi target untuk pembenahan Pemprov Sumut. Untuk pertama yakni agar keuangan Pemprov tidak lagi defisit.

“Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit, syukur alhamdulillah untuk pertama kali, APBD tahun 2015 kita melampaui target yakni mencapai 103 persen,” ujar Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu, Menteng, Rabu (25/5).

Target kedua yakni penyelesaian utang Pemprov Sumut kepada kabupaten/kota, yakni Dana Bagi Hasil atau saat ini disebut dana Bagi Hasil Pajak (BHP) mencapai Rp2,2 triliun.

“Sekarang yang sisanya tinggal sepertiga lagi, Insya Allah tahun 2017 selesai semua utang,” kata Erry.

Target selanjutnya yakni penerapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumatera Utara, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Image Sumatera Utara sekarang lekat dengan korupsi, kita ingin mengubah itu,” sebutnya.

Bentuk keseriusan Pemprov disampaikannya adalah sudah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumut tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada 4 Mei lalu. Dimana rencana aksi tersebut meliputi 9sembilan poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir 2017 mendatang.

Disebutkan Erry, sembilan poin penting itu adalah menyangkut bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik.

“Kita sudah bekerjasama dengan Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-governement dengan sistem IT terintegrasi. E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelaola keuangan maupun pelayanan,” ujar Erry.

Target keempat setelah rencana aksi tersebut yakni merubah kebiasaan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental. “Ini sudah kita buktikan, tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di Dewan,” katanya.

Sementara target kelima yakni mewujudkan Sumut sebagai ‘Smart Province’ (provinisi pintar) berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat.

“Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat. Termasuk juga penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprovsu,” jelasnya.

Melalui pencapaian kelima target tersebut, Erry berharap, dimasa kepemimpinannya hingga 2018 mendatang, kondisi Sumut akan lebih baik.

“Saya akan benahi dan bersihin semuanya, siapapun yang menang nanti pada Pilgub 2018 mendatang silahkan menikmatinya. Yang penting kondisinya sudah baik,” ujar Erry yang menganggap kerja kedepan merupakan tuntutan dan kewajibannya sebagai pemimpin.

Erry mengakui berbagai tantangan yang akan dihadapinya dalam masa kepemimpinannya. Sumut menurutnya adalah provinsi yang sangat dinamis yang multietnis dan memilki banyak kelompok golongan.

“Kita akan berupaya mengola Sumut dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dan bersatu. Kita butuh dukungan semua pihak. Semua harus dirangkul. Saya akan menerapkan pola kepemimpinan Pak Alm Tengku Rizal Nurdin yang membawa Sumut sebagai miniatur Indonesia,” kata Erry.

Presiden Jokowi menyalam Tengku Erry Nuradi, usai melantiknya sebagai Gubsu di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).
Presiden Jokowi menyalam Tengku Erry Nuradi, usai melantiknya sebagai Gubsu di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gubsu Tengku Erry Nuradi mengaku akan melakukan perombakan pada eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Sumut. Ia mengaku malu ketika Sumut dijuluki provinsi terkorup, sehingga ia mengharapkan perubahan kinerja dari SKPD. Sehingga imej provinsi terkorup bisa hilang dengan sendirinya.

Dia berencana melakukan perombakan di lingkungan SKPD untuk penyegaran dengan tetap memberikan waktu sepekan kepada SKPD untuk berbenah di instansinya.

“Saya berharap SKPD jangan jago kandang, pejabat eselon II harus bisa menjolok anggaran pusat, minimal programnya kita dapat,” katanya seusai dilantik kemarin sore.

Sisa masa jabatan Gubernur hingga 2018 mendatang, Erry mengatakan dirinya akan fokus untuk membenahi berbagai persoalan dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya ada lima poin yang menurutnya yang akan menjadi target untuk pembenahan Pemprov Sumut. Untuk pertama yakni agar keuangan Pemprov tidak lagi defisit.

“Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit, syukur alhamdulillah untuk pertama kali, APBD tahun 2015 kita melampaui target yakni mencapai 103 persen,” ujar Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu, Menteng, Rabu (25/5).

Target kedua yakni penyelesaian utang Pemprov Sumut kepada kabupaten/kota, yakni Dana Bagi Hasil atau saat ini disebut dana Bagi Hasil Pajak (BHP) mencapai Rp2,2 triliun.

“Sekarang yang sisanya tinggal sepertiga lagi, Insya Allah tahun 2017 selesai semua utang,” kata Erry.

Target selanjutnya yakni penerapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumatera Utara, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Image Sumatera Utara sekarang lekat dengan korupsi, kita ingin mengubah itu,” sebutnya.

Bentuk keseriusan Pemprov disampaikannya adalah sudah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumut tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada 4 Mei lalu. Dimana rencana aksi tersebut meliputi 9sembilan poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir 2017 mendatang.

Disebutkan Erry, sembilan poin penting itu adalah menyangkut bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik.

“Kita sudah bekerjasama dengan Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-governement dengan sistem IT terintegrasi. E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelaola keuangan maupun pelayanan,” ujar Erry.

Target keempat setelah rencana aksi tersebut yakni merubah kebiasaan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental. “Ini sudah kita buktikan, tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di Dewan,” katanya.

Sementara target kelima yakni mewujudkan Sumut sebagai ‘Smart Province’ (provinisi pintar) berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat.

“Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat. Termasuk juga penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprovsu,” jelasnya.

Melalui pencapaian kelima target tersebut, Erry berharap, dimasa kepemimpinannya hingga 2018 mendatang, kondisi Sumut akan lebih baik.

“Saya akan benahi dan bersihin semuanya, siapapun yang menang nanti pada Pilgub 2018 mendatang silahkan menikmatinya. Yang penting kondisinya sudah baik,” ujar Erry yang menganggap kerja kedepan merupakan tuntutan dan kewajibannya sebagai pemimpin.

Erry mengakui berbagai tantangan yang akan dihadapinya dalam masa kepemimpinannya. Sumut menurutnya adalah provinsi yang sangat dinamis yang multietnis dan memilki banyak kelompok golongan.

“Kita akan berupaya mengola Sumut dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dan bersatu. Kita butuh dukungan semua pihak. Semua harus dirangkul. Saya akan menerapkan pola kepemimpinan Pak Alm Tengku Rizal Nurdin yang membawa Sumut sebagai miniatur Indonesia,” kata Erry.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/