25.6 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

SBY Takut Pecat Ruhut kok…

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan anggota Komisi III punya hak untuk menolak keputusan Fraksi Partai Demokrat yang menetapkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III.Demokrat. Mereka tidak akan merevisi keputusannya dan memilih melobi pimpinan fraksi lain terkait penunjukan Ruhut.
Ruhut Sitompul, Ketua Komisi DPP Demokrat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman yang membelot ke pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta, mengundang reaksi dari Partai Demokrat. Melalui Komisi Pengawas Partai Demokrat, mereka akan dimintai keterangan atas pilihan mendukung petahana, bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya pun terancam terkena sanksi.

Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto saat berbincang dengan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, mengatakan, dalam waktu dekat Demokrat memanggil Ruhut dan Hayono yang ogah mengikuti keputusan partai berlambang mercy itu. “DPP akan lakukan telaah dan pemeriksaan. Setelah itu baru kami pertimbangkan sanksinya yang sesuai,” ujar Didik Mukrianto, Senin (26/9).

Artinya, jelas dia, apakah ada sanksi atau tidak, tergantung pada pemeriksaan komisi pengawas Partai Demokrat. “Kami lihat dulu seberapa jauh substansi pelanggaran yang dilakukan. Apakah yang bersangkutan menyadari ini dianggap pelanggaran, dan kembali ke jalan yang benar. Aturan benar itu jadi pertimbangan,” jelasnya lebih lanjut.

Kendati demikian, Demokrat katanya tidak akan emosional menanggapi perbedaan pandangan Ruhut dan Hayono. Saat ini, mereka ingin fokus terhadap pemenangan Agus-Sylviana Murni di Pilgub DKI.

“Kami tidak ingin kerikil kecil jadi sesuatu yang menghambat untuk pemenangan Agus dan Sylvi. Kami fokus ke depan, kita perjuangkan pasangan kita di DKI,” tegas Didik.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin juga mengaku tidak terganggu dengan munculnya ‘pembelotan’ dari kader mereka. Menurutnya, perilaku Ruhut dan Hayono hanyalah segelintir ulah kader yang tidak perlu ditanggapi berlebihan.

“Satu atau dua kader nyentrik tidak perlu kami tanggapi. Sejauh ini kami dan tiga partai pendukung lainnya kompak, dan saya merasa aneh jika ada yang meragukan,” kata Amir, Senin (26/9).

Amir meyakinkan, kemunculan seorang Agus bukan karena paksaan dari pihak tertentu, melainkan pilihannya sendiri untuk meniti karier di kancah politik praktis. “Apa yang diragukan dari seorang Agus?”
Munculnya rumor yang mengatakan jika Agus diusung atas pemintaan dari keluarga Cikeas dibantah Amir. Menuruntnya, kemunculan Agus-Sylviana adalah pemilihan yang ditentukan dari hasil kekeluargaan antara empat partai, yaitu Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.

“Kami malah dalam posisi diam dan lebih banyak mendengarkan soal usulan itu. Dan akhirnya kami setuju dengan pengusungan Agus pun karena kesepakatan bersama,” ujar Amir.

Saat ditanya apakah benar yang mengusulkan Agus adalah ide dari sang Ibu, Ani Yudhoyono, Amir memastikan itu tidak benar. “Itu pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Itu pertanyaan kurang baik. Saya jamin itu (permintaan bu Ani) tidak benar,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengingatkan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Anggota Dewan Pembina Hayono Isman, bahwa penetapan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai pasangan calon Gubernur DKI, merupakan keputusan resmi Demokrat bersama PAN, PPP dan PKB. Karena itu harus didukung oleh seluruh jajaran pengurus partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

“Jadi (ketika, red) partai menentukan sesuatu, maka dari A sampe Z, kepala sampai kaki mesti sama,” ujar Nara sapaan Nachrowi di DPP PD, Senin (26/9).

Meski begitu, Demokrat kata Nachrowi tidak akan buru-buru menjatuhkan sanksi pada Ruhut dan Hayono, atas pernyataannya mendukung calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

“Ada mekanismenya, kami punya komisi pengawas. Saya yakin nanti komisi pengawas akan mengundang Pak Ruhut dan Pak Hayono , maksudnya apa. Apakah (dukungan pada Ahok-Djarot, red) pendapat pribadi atau pendapat kader partai, itu bisa beda,” ujar Nachrowi.Saat coba dikonfirmasi terkait pernyataan Hayono, mendukung petahana karena arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Nachrowi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Waduh enggak tahu, saya mesti tanya lagi sama Pak SBY, apa iya? Saya enggak bisa jawab kalau itu,” ujar Nachrowi.

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan anggota Komisi III punya hak untuk menolak keputusan Fraksi Partai Demokrat yang menetapkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III.Demokrat. Mereka tidak akan merevisi keputusannya dan memilih melobi pimpinan fraksi lain terkait penunjukan Ruhut.
Ruhut Sitompul, Ketua Komisi DPP Demokrat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman yang membelot ke pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta, mengundang reaksi dari Partai Demokrat. Melalui Komisi Pengawas Partai Demokrat, mereka akan dimintai keterangan atas pilihan mendukung petahana, bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya pun terancam terkena sanksi.

Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto saat berbincang dengan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, mengatakan, dalam waktu dekat Demokrat memanggil Ruhut dan Hayono yang ogah mengikuti keputusan partai berlambang mercy itu. “DPP akan lakukan telaah dan pemeriksaan. Setelah itu baru kami pertimbangkan sanksinya yang sesuai,” ujar Didik Mukrianto, Senin (26/9).

Artinya, jelas dia, apakah ada sanksi atau tidak, tergantung pada pemeriksaan komisi pengawas Partai Demokrat. “Kami lihat dulu seberapa jauh substansi pelanggaran yang dilakukan. Apakah yang bersangkutan menyadari ini dianggap pelanggaran, dan kembali ke jalan yang benar. Aturan benar itu jadi pertimbangan,” jelasnya lebih lanjut.

Kendati demikian, Demokrat katanya tidak akan emosional menanggapi perbedaan pandangan Ruhut dan Hayono. Saat ini, mereka ingin fokus terhadap pemenangan Agus-Sylviana Murni di Pilgub DKI.

“Kami tidak ingin kerikil kecil jadi sesuatu yang menghambat untuk pemenangan Agus dan Sylvi. Kami fokus ke depan, kita perjuangkan pasangan kita di DKI,” tegas Didik.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin juga mengaku tidak terganggu dengan munculnya ‘pembelotan’ dari kader mereka. Menurutnya, perilaku Ruhut dan Hayono hanyalah segelintir ulah kader yang tidak perlu ditanggapi berlebihan.

“Satu atau dua kader nyentrik tidak perlu kami tanggapi. Sejauh ini kami dan tiga partai pendukung lainnya kompak, dan saya merasa aneh jika ada yang meragukan,” kata Amir, Senin (26/9).

Amir meyakinkan, kemunculan seorang Agus bukan karena paksaan dari pihak tertentu, melainkan pilihannya sendiri untuk meniti karier di kancah politik praktis. “Apa yang diragukan dari seorang Agus?”
Munculnya rumor yang mengatakan jika Agus diusung atas pemintaan dari keluarga Cikeas dibantah Amir. Menuruntnya, kemunculan Agus-Sylviana adalah pemilihan yang ditentukan dari hasil kekeluargaan antara empat partai, yaitu Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.

“Kami malah dalam posisi diam dan lebih banyak mendengarkan soal usulan itu. Dan akhirnya kami setuju dengan pengusungan Agus pun karena kesepakatan bersama,” ujar Amir.

Saat ditanya apakah benar yang mengusulkan Agus adalah ide dari sang Ibu, Ani Yudhoyono, Amir memastikan itu tidak benar. “Itu pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Itu pertanyaan kurang baik. Saya jamin itu (permintaan bu Ani) tidak benar,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengingatkan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Anggota Dewan Pembina Hayono Isman, bahwa penetapan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai pasangan calon Gubernur DKI, merupakan keputusan resmi Demokrat bersama PAN, PPP dan PKB. Karena itu harus didukung oleh seluruh jajaran pengurus partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

“Jadi (ketika, red) partai menentukan sesuatu, maka dari A sampe Z, kepala sampai kaki mesti sama,” ujar Nara sapaan Nachrowi di DPP PD, Senin (26/9).

Meski begitu, Demokrat kata Nachrowi tidak akan buru-buru menjatuhkan sanksi pada Ruhut dan Hayono, atas pernyataannya mendukung calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

“Ada mekanismenya, kami punya komisi pengawas. Saya yakin nanti komisi pengawas akan mengundang Pak Ruhut dan Pak Hayono , maksudnya apa. Apakah (dukungan pada Ahok-Djarot, red) pendapat pribadi atau pendapat kader partai, itu bisa beda,” ujar Nachrowi.Saat coba dikonfirmasi terkait pernyataan Hayono, mendukung petahana karena arahan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Nachrowi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Waduh enggak tahu, saya mesti tanya lagi sama Pak SBY, apa iya? Saya enggak bisa jawab kalau itu,” ujar Nachrowi.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/